IDEAtimes.id, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah melaksanakan uji kesesuaian jabatan (job fit) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Sebanyak 14 pejabat mengikuti proses tersebut, sementara tercatat masih terdapat 11 jabatan eselon II yang lowong di lingkup Pemprov Sulsel.
Namun di tengah proses penataan birokrasi tersebut, Gubernur Sulsel justru diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, yang menuai kritik publik.
Permintaan evaluasi itu menguat menyusul berbagai polemik yang menyeret Dinas Pariwisata, termasuk sorotan terhadap perjalanan dinas luar negeri yang dinilai menyedot anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah.
Isu pelibatan anggota keluarga pejabat dalam agenda resmi pemerintahan turut memicu reaksi keras dari masyarakat.
Meski pihak Dinas Pariwisata Sulsel mengklaim bahwa biaya perjalanan keluarga pejabat ditanggung secara pribadi.
Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin (Unhas), Rizal Fauzi menilai persoalan tersebut tidak semata administratif, melainkan menyangkut etika dan kepantasan pejabat publik.
“Pejabat publik harus memiliki sense of crisis. Secara administratif mungkin mereka berkilah menggunakan dana pribadi, tetapi secara etika, kehadiran keluarga dalam rombongan dinas luar negeri mengaburkan batas antara tugas negara dan kepentingan privat. Ini memunculkan prasangka adanya pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga,” ujar Rizal dalam keterangannya, Rabu (3/2/2026).
Rizal menegaskan di era transformasi digital saat ini, promosi pariwisata internasional seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, terukur, dan berbasis dampak.
Menurutnya, Gubernur Sulsel perlu mengevaluasi secara objektif efektivitas kebijakan tersebut.
“Sudah saatnya dievaluasi, apakah anggaran besar untuk perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Eropa, benar-benar berdampak langsung pada peningkatan jumlah wisatawan dan investasi pariwisata, atau justru hanya menjadi ‘wisata birokrasi’ yang dibungkus atas nama tugas dinas,” pungkasnya. (*)
