IDEAtimes.id, JAKARTA – Tim Kajian Naskah Akademik Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya memaparkan hasil kajiannya di hadapan empat kepala Daerah se Luwu Raya.
Pemaparan itu berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026 yang juga turut di hadiri ketua DPRD se Luwu Raya dan Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR).
Empat kepala daerah Luwu Raya yang hadir adalah Bupati Luwu Patahudding, Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syarifuddin, Bupati Luwu Utara Andi Rahim dan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam.
Dalam pemaparan atau ekspos data itu, tim kajian menyampaikan jika Luwu Raya masuk kategori layak untuk menjadi provinsi.
”Berdasarkan perhitungan melalui instrumen PP 78/2007, calon DOB Provinsi Luwu Raya mendapatkan skor 410 (Kategori Mampu). Sedangkat wilayah induk /provinsi Sulawesi Selatan pasca pemekaran mendapatkan skor 482 (kategori sangat mampu) untuk menjadi daerah otonom,” tulis tim Kajian melalui drat yang diterima redaksi, Senin, (9/2).
Namun tim juga membeberkan faktor-faktor yang arus diperhatikan untuk melengkapi proses administrasi pemekaran.
”Salah satu faktor yang masih perlu diperhatikan adalah dan menjadi perhatian khusus yaitu faktor kependudukan dengan skor 70, masih dibawah nilai minimal 80 sesuai ketentuan PP 78/2007 dan jumlah kabupaten/kota pembentuk DOB masih 4.” Lanjut Tim.
Dari aspek historis dan dukungan sosial, eksistesi Provinsi Luwu raya didukung sepenuhnya oleh kedatuan Luwu dan masyarakat serta 4 wilayah cakupan yaitu Luwu, Kota Palopo, Luwu Timur dan Luwu Utara.
Untuk syarat penduduk, dibutuhkan penambahan sekitar 132.000 ribu jiwa untuk memenuhi nilai minimal sesuai syarat PP 78/2007.
”Kekurangan ini bersifat teknis dan dinamis serta berpotensi dipenuhi melalui pertumbuhan penduduk alami, mobilitas penduduk/tahun sesuai asumsi 6-7 persen.” tegas tim melalui draf tersebut. (*)
