IDEAtimes.id, MAKASSAR – Perebutan kursi Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan kian memanas pasca ditinggal Taufan Pawe.
Sejumlah nama mulai mencuat dan diprediksi akan memimpin Golkar Sulsel untuk lima tahun ke depan.
Tiga figur yang kini ramai diperbincangkan adalah Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Munafri Arifuddin, dan Andi Ina Kartika Sari.
IAS yang merupakan politisi senior Golkar disebut-sebut telah mengantongi dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Bahkan, IAS dikabarkan telah melakukan pertemuan khusus dengan Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.
Selain itu, dinamika politik juga terlihat dari langkah istri IAS, Aliyah Mustika Ilham, yang menjabat Wakil Wali Kota Makassar, yang dikabarkan mundur dari Partai Demokrat.
IAS Dinilai Paling Layak
Politisi senior Golkar Sulsel, Abbas Hadi, menilai IAS sebagai figur paling layak memimpin Golkar Sulsel.
“Kalau saya, IAS. Kenapa? Karena pengalaman dan kerja-kerja politiknya sudah terukur,” ujarnya saat ditemui di salah satu warung kopi di Makassar, Kamis (30/4/2026).
Ia juga menilai, pengalaman kandidat lain belum mampu melampaui rekam jejak IAS.
“Yang lain punya pengalaman, tapi tidak melebihi pengalaman IAS,” tambahnya.
Dapat dukungan tapi SK Appi Berakhir
Sementara itu, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menghadapi kendala administratif.
Surat Keputusan (SK) kepengurusannya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar diketahui telah berakhir pada 29 April 2026.
Meski demikian, Appi disebut telah mengantongi sejumlah rekomendasi dukungan dari DPD II lainnya.
Dukungan tersebut membuatnya tetap menjadi salah satu kandidat kuat dalam bursa Ketua Golkar Sulsel.
Andi Ina Hadapi Tantangan Hukum
Di sisi lain, Andi Ina Kartika Sari menghadapi tantangan setelah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menetapkan lima tersangka, salah satunya mantan Penjabat Gubernur Sulsel berinisial BB.
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024 itu telah dua kali menjalani pemeriksaan bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD lainnya.
Meski demikian, Andi Ina dalam beberapa kesempatan membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Andi Ina Kartika Sari, menegaskan pemanggilan dirinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar untuk memberi klarifikasi.
Saat dipanggil BPKP dan Kejati Sulsel, Ia menekankan bahwa anggaran jumbo tersebut tidak pernah melalui proses pembahasan di legislatif.
“Kami hanya mengklarifikasi soal apa yang juga telah kami sampaikan sebelumnya. Bahwa anggaran itu tidak pernah dibahas di situ (DPRD), itu clear, ” tegasnya.
Pengamat : Golkar Masuk Fase Transisi Krusial
Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai berakhirnya masa kepengurusan DPD II di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menunjukkan Golkar tengah memasuki fase transisi organisasi yang krusial.
Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan stabilitas mesin politik di tingkat lokal.
“Jika tidak segera diisi, akan terjadi kekosongan kendali yang berpotensi mengganggu konsolidasi kader dan agenda politik ke depan,” ujarnya, Kamis, (30/4).
Ia memprediksi penunjukan pelaksana tugas (Plt) ketua menjadi langkah yang hampir pasti diambil sebagai solusi sementara.
“Plt berfungsi menjaga stabilitas organisasi sambil menunggu Musda definitif. Namun, ini bukan solusi jangka panjang, hanya jembatan organisasi,” jelasnya.
Asratillah juga menilai kondisi ini mencerminkan belum optimalnya proses kaderisasi dan konsensus internal di tubuh partai.
“Penunjukan Plt biasanya tidak lepas dari kompromi politik antar kelompok di internal partai,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan Musda menjadi kunci agar Golkar Sulsel segera memiliki kepemimpinan definitif yang kuat.
“Jika terlalu lama, bisa melemahkan legitimasi kepemimpinan dan berdampak pada kesiapan menghadapi kontestasi politik ke depan,” tutupnya. (*)
