IDEAtimes.id, OPINI – Tidak ada ujian politik yang lebih berat daripada ketika seorang kader dihadapkan pada pilihan antara kesetiaan dan kekuasaan.
Sebab kekuasaan dapat diraih melalui berbagai jalan, tetapi kesetiaan hanya lahir dari konsistensi terhadap komitmen yang telah dibangun.
Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan menjadi momentum yang bukan hanya menentukan siapa yang akan memimpin organisasi lima tahun ke depan.
Lebih dari itu, Musda adalah ruang yang menguji watak politik setiap kader: apakah partai dipandang sebagai rumah perjuangan yang harus dijaga bersama, atau sekadar kendaraan yang ditumpangi selama masih mengantarkan pada tujuan kekuasaan.
Harold D. Lasswell pernah mendefinisikan politik sebagai who gets what, when, and how—siapa memperoleh apa, kapan, dan dengan cara bagaimana.
Definisi tersebut menjelaskan bahwa politik memang berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Namun, Lasswell tidak pernah mengajarkan bahwa kekuasaan harus diraih dengan mengorbankan jejak kesetiaan, persahabatan politik, dan komitmen yang telah dibangun bersama.
Ingatan publik Sulawesi Selatan masih menyimpan jejak Pilwali Makassar. Saat itu, dua kekuatan politik bertemu dalam satu tujuan.
Seorang politisi yang telah lama menapaki dinamika politik menemukan titik temu dengan figur lain yang sama-sama memiliki pengalaman dan pengaruh.
Publik tidak pernah mengetahui isi pembicaraan di balik pertemuan tersebut, tetapi politik tidak membutuhkan transkrip. Politik bekerja melalui simbol, dan simbol yang ditunjukkan saat itu adalah kebersamaan.
Dari kebersamaan itulah lahir kemenangan
Karena itu, publik secara alamiah berharap hubungan tersebut berkembang menjadi konsolidasi politik yang lebih besar.
Konsolidasi untuk memperkuat organisasi, mempererat persaudaraan antarkader, serta membangun kekuatan menghadapi tantangan politik berikutnya.
Namun, politik sering kali menghadirkan ironi
Alih-alih menyaksikan konsolidasi, publik mulai membaca tanda-tanda rivalitas. Musda Golkar Sulawesi Selatan kemudian menjadi panggung yang menguji kebersamaan itu.
Persoalannya bukan terletak pada hak setiap kader untuk maju sebagai calon ketua. Hak tersebut dijamin dalam demokrasi internal partai. Yang menjadi perhatian publik adalah pesan politik yang lahir dari pilihan-pilihan tersebut.
Dalam perspektif Rational Choice Theory, setiap aktor politik diasumsikan bertindak berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Setiap keputusan dipilih karena dianggap memberikan manfaat politik yang paling besar. Dari sudut pandang ini, kontestasi merupakan sesuatu yang wajar.
Namun politik tidak pernah semata-mata hidup dalam ruang kalkulasi. Politik juga hidup dalam ruang persepsi.
Dan persepsi publik sering kali lebih kuat daripada fakta-fakta yang diketahui oleh para pelakunya sendiri.
Ketika hubungan politik yang sebelumnya melahirkan kemenangan berubah menjadi kompetisi, publik mulai mengajukan pertanyaan yang sederhana tetapi mendasar: apakah kebersamaan itu sejak awal dibangun sebagai ikatan perjuangan, atau hanya menjadi jembatan menuju kekuasaan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila setelah kontestasi berakhir, pilihan berikutnya justru meninggalkan partai. Pada titik itu, narasi yang berkembang tidak lagi berbicara tentang demokrasi internal, melainkan tentang konsistensi terhadap komitmen.
Partai politik bukanlah terminal persinggahan. Ia adalah rumah perjuangan. Rumah tidak dibangun untuk ditinggalkan setiap kali harapan pribadi tidak terpenuhi. Rumah dirawat karena di dalamnya terdapat sejarah, pengorbanan, serta kepercayaan yang dibangun bersama.
Di sinilah pemikiran Max Weber menemukan relevansinya. Weber membedakan antara ethic of conviction dan ethic of responsibility. Seorang politisi boleh memiliki keyakinan dan ambisi politik, tetapi pada saat yang sama ia harus memikul tanggung jawab terhadap organisasi, terhadap relasi politik yang telah dibangun, dan terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya.
Sebab dalam politik terdapat hukum yang tidak pernah tertulis: masyarakat mungkin memaafkan kekalahan, tetapi mereka sulit melupakan inkonsistensi.
Kekuasaan bersifat sementara. Jabatan akan berganti. Ketua partai akan silih berganti. Namun citra seorang politisi akan hidup jauh melampaui masa jabatannya. Integritas, konsistensi, dan kesetiaan akan selalu menjadi ukuran yang digunakan publik untuk menilai kualitas seorang pemimpin.
Karena itu, Musda Golkar Sulawesi Selatan sesungguhnya bukan sekadar agenda memilih ketua. Musda adalah arena yang memperlihatkan wajah politik Golkar di hadapan publik. Di sana dipertaruhkan bukan hanya kepemimpinan organisasi, tetapi juga nilai-nilai yang selama ini menjadi fondasi partai: loyalitas, pengabdian, solidaritas, dan kebesaran dalam berpolitik.
Pada akhirnya, sejarah politik selalu mencatat bahwa ambisi dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kekuasaan. Namun hanya integritas, kesetiaan, dan kemampuan menjaga komitmen yang membuat seorang pemimpin tetap dihormati ketika tidak lagi berada di puncak.
Musda Golkar Sulawesi Selatan akan berlalu. Ketua baru akan lahir. Tetapi satu pertanyaan akan tetap tinggal dalam ingatan publik: apakah politik dijalankan sebagai jalan pengabdian yang melahirkan kesetiaan, atau hanya sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Jawaban atas pertanyaan itulah yang kelak menentukan bukan hanya masa depan Golkar Sulawesi Selatan, tetapi juga kualitas demokrasi internal yang ingin diwariskan kepada generasi politik berikutnya.
Oleh : Syamsul Bahri Majjaga
(Plt Ketua KNPI Kota Makassar)
