IDEAtimes.id, OPINI – Sebagaimana kita ketahui bersama, Prabowo Subianto sudah mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sebanyak 1 kali dan calon Presiden 4 kali, hingga akhirnya berhasil menang pada Pemilihan Presiden tahun 2024 dengan dukungan sebanyak 96.214.691 suara.
Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), program ini lahir dari pengalamannya selama bertahun-tahun berkampanye bertemu dengan masyarakat di Indonesia.
Program MBG sejak awal dipromosikan sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah memang terdengar mulia, bahkan dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pencegahan stunting, peningkatan konsentrasi belajar, dan pembangunan generasi sehat.
Tidak ada yang salah dengan upaya memperbaiki kualitas sumberdaya manusia melalui internvensi gizi.
Bahkan, dalam banyak studi kesehatan masyarakat, intervensi gizi sejak dini diyakini mampu mengatasi stunting, meningkatkan kemampuan belajar, dan memperkuat produktivitas generasi masa depan.
Namun, cita-cita besar tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Ketika kebijakan dipaksakan berjalan dalam skala nasional tanpa kesiapan sistem yang matang, maka risiko kegagalan justru semakin besar.
Penangkapan Ketua dan dua wakil ketua Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi menjadi alarm serius bahwa program sebesar MBG tidak cukup hanya dibangun dengan semangat populisme dan ambisi politik.
Kebijakan publik memerlukan fondasi kelembagaan, transparansi, dan pengawasan yang kuat.
Tanpa itu, program yang seharusnya menyelesaikan masalah justru dapat melahirkan masalah baru berupa pemborosan anggaran, konflik kepentingan, dan hilangnya kepercayaan publik.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dipaksakan secara cepat tanpa kesiapan sistem berpotensi melahirkan governance failure.
Pemerintah tampak terlalu fokus pada percepatan realisasi program dibanding memastikan kesiapan tata kelola.
Dalam perspektif kebijakan, MBG memperlihatkan karakter kebijakan top-down yang sangat sentralistik.
Program dirancang dari pusat dengan target besar dan implementasi cepat, sementara kesiapan daerah, kapasitas birokrasi, serta mekanisme pengawasan tampak belum sepenuhnya siap.
Pemerintah seolah lebih fokus mengejar percepatan realisasi dibanding memastikan kualitas tata kelola. Padahal dalam kebijakan publik, kecepatan tanpa kesiapan sering kali menjadi pintu masuk kegagalan implementasi.
Sejak awal, berbagai kritik sebenarnya sudah muncul. Banyak pihak mempertanyakan kesiapan infrastruktur dapur, distribusi pangan, standar keamanan makanan, kualitas pengawasan, hingga potensi kebocoran anggaran.
Namun kritik tersebut sering dianggap sebagai hambatan politik terhadap program unggulan pemerintah. Akibatnya, ruang evaluasi menjadi sempit karena kebijakan telah lebih dulu diposisikan sebagai simbol keberhasilan politik, bukan sebagai program yang perlu diuji dan disempurnakan secara bertahap.
Di sinilah pentingnya pendekatan incrementalism sebagaimana dikemukakan Charles Lindblom. Lindblom menekankan bahwa kebijakan publik idealnya dijalankan secara bertahap melalui pilot project, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Pendekatan ini penting terutama untuk kebijakan yang melibatkan anggaran besar dan jaringan birokrasi luas. Sayangnya, MBG lebih menyerupai big bang policy, langsung diterapkan secara luas dengan target ambisius, sementara sistem pengawasan belum matang.
Ketika ekspansi program lebih cepat dibanding kemampuan kontrol negara, maka celah korupsi menjadi semakin terbuka.
Kasus dugaan korupsi di tubuh BGN juga menunjukkan persoalan klasik dalam birokrasi Indonesia, lemahnya tata kelola dalam proyek-proyek besar yang sarat kepentingan politik dan ekonomi.
Program dengan anggaran triliunan rupiah selalu memiliki daya tarik besar bagi aktor-aktor yang ingin memanfaatkan proyek Negara.
Dalam situasi seperti ini, pengawasan seharusnya diperkuat sejak awal, bukan justru dibangun setelah masalah muncul, yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak sosial dan psikologis dari kasus ini. Ketika program yang membawa nama “gizi anak” terseret dugaan korupsi, maka yang rusak bukan hanya institusi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen Negara.
Publik bisa mulai melihat bahwa isu kesehatan masyarakat pun tidak lepas dari kepentingan elite dan permainan anggaran.
Pemerintah tentu dapat berargumen bahwa setiap kebijakan besar pasti menghadapi tantangan. Namun tantangan berbeda dengan kelalaian tata kelola.
Program sebesar MBG seharusnya dibangun dengan prinsip evidence-based policy, transparansi, audit independen, dan pengawasan publik yang kuat. Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai objek eksperimen kebijakan yang belum siap ?.
Karena itu, kasus MBG harus menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya populer secara politik. Program yang baik memerlukan desain implementasi yang realistis, kapasitas kelembagaan yang kuat, dan mekanisme akuntabilitas yang ketat.
Jika tidak, maka kebijakan yang awalnya dipuji sebagai solusi justru dapat berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola negara, atau memang Negara belum siap jalankan program MBG ?.
Keberhasilan kebijakan bukan diukur dari seberapa besar janji politiknya, tetapi dari seberapa bersih, efektif, dan berkelanjutan pelaksanaannya bagi masyarakat.
Pertanyaan selanjutnya, apa solusi MBG ?. Apa ada opsi lain ?. Hentikan program MBG, ganti dengan bantuan langsung tunai kepada orang tua. Ini terdengar lebih sederhana dan praktis.
Pemerintah tidak perlu membangun dapur umum, mengatur distribusi makanan, atau mengelola rantai pengadaan yang rumit.
Risiko korupsi proyek juga dianggap dapat ditekan karena Negara hanya mentransfer dana langsung kepada keluarga penerima. Namun pertanyaannya adalah, apakah bantuan uang tunai menjamin anak mendapatkan asupan gizi yang baik ?.
Disinilah perdebatan kebijakan akan muncul. Program Gizi sejatinya bukan hanya soal memberi uang, tetapi memastikan anak benar-benar menerima makanan bergizi.
Jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai tanpa mekanisme kontrol yang kuat, maka Negara kehilangan kemampuan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak.
Dalam kondisi ekonomi yang sulit, maka sangat mungkin uang tersebut dialihkan untuk kebutuhan lain seperti membayar utang, listrik, transportasi, atau kebutuhan rumah tangga harian lainnya.
Akibatnya, tujuan utama yaitu perbaikan gizi anak, tidak tercapai secara optimal.
Meski demikian, kritik terhadap MBG tetap Valid. Program ini terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu rentan mengalami penyimpangan tata kelola.
Karena itu opsi terbaik bukan sekedar memilih antara “makanan gratis” atau “uang tunai”, melainkan membangun model kebijakan yang lebih realistis, efisien, dan akuntabel !. Ayo..,mari kita diskusikan bersama model kebijakan yang ideal untuk Gizi anak Indonesia !.
Penulis : Dr. Andi Surahman Batara S.KM, M.Kes (Dosen Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Muslim Indonesia)
