IDEAtimes.id, LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu kembali mencatatkan prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan hukum.
Tahun ini, Pemkab Luwu berhasil meraih nilai sempurna 100 dengan kategori AA (Istimewa) pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas upaya Pemkab Luwu beserta seluruh jajaran dalam memperkuat reformasi hukum di daerah.
Hasil penilaian tersebut tertuang dalam surat Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-UM.01.01-793 tertanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.
Capaian tahun ini sekaligus menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada penilaian IRH 2025, Kabupaten Luwu meraih nilai 98,08, sebelum akhirnya meningkat menjadi nilai maksimal 100 pada 2026.
Dalam penilaian tahun ini, Kabupaten Luwu memperoleh nilai penuh pada seluruh variabel yang menjadi indikator penilaian IRH.
Penilaian tersebut meliputi tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.
Pada variabel koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan, Kabupaten Luwu memperoleh nilai 25 dari bobot 25.
Kemudian, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan memperoleh 25 dari bobot 25, kualitas re-regulasi atau deregulasi memperoleh 30 dari bobot 30, serta penataan database peraturan perundang-undangan memperoleh 20 dari bobot 20.
Dengan demikian, total nilai yang diperoleh Kabupaten Luwu mencapai 100 dari bobot 100, dengan kategori AA (Istimewa).
Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Bupati Luwu H. Patahudding bersama Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan reformasi hukum.
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya aparatur di bidang hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang menjadi bagian dari kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Luwu, Partisan, mengatakan penilaian IRH bertujuan mengukur pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola regulasi yang baik.
“Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu,” ujar Partisan, Jumat (7/8/2026).
Menurutnya, capaian nilai maksimal tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Khususnya dalam memastikan setiap regulasi yang dibentuk di daerah memiliki kualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Kementerian Hukum juga menyampaikan bahwa terdapat perubahan variabel dan indikator dalam penilaian IRH Tahun 2027.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah perbaikan serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas reformasi hukum secara berkelanjutan. (*)