Kamis, November 19, 2026

Kajari Sebut Tambang Ilegal di Luwu Masuk Pidana Tapi Belum Bisa Ditindak : Dikasi Tahu Baik-baik Dulu

Terkait

IDEAtimes.id, LUWU — Dugaan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Tumbubara dan Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, terus menuai sorotan.

Aktivitas pertambangan tersebut diduga berdampak terhadap kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Suso yang selama ini menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu.

Sebelumnya, aparat kepolisian telah melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pertambangan.

Namun, dalam penggerebekan tersebut tidak ada alat bukti yang disita. Polisi disebut hanya membakar sejumlah fasilitas yang berada di lokasi tambang.

Salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, aktivitas pertambangan di Kecamatan Bajo Barat telah berlangsung cukup lama.

Menurutnya, sejumlah alat berat masih beroperasi di lokasi. Sementara mobil truk disebut terus keluar-masuk mengangkut material hasil galian.

“Sudah lama itu, lama sekali mi. Cuma tidak tahu kenapa baru bisa ditindak. Kalau kita kan mana bisa dilawan, cuma masyarakat. Walaupun sebenarnya mengancam pertanian dan masyarakat dengan adanya aktivitas itu,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).

Ia mengatakan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi memang mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut.

Namun, dampak yang ditimbulkan dinilai dapat dirasakan masyarakat yang berada di luar wilayah pertambangan.

“Lahan pertanian terancam, banjir makin berpotensi terjadi. Lingkungan rusak, ini semua yang tidak disadari sebenarnya,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut apabila benar tidak mengantongi izin.

“Semoga pemerintah dan penegak hukum benar-benar serius menutup. Kecuali ada izinnya, pasti kita masyarakat terima,” tutupnya.

Kajari Luwu Tegaskan PETI Masuk Ranah Pidana

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Luwu, Muhandas Ulimen, menegaskan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Kecamatan Bajo Barat telah masuk dalam ranah tindak pidana pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhandas saat Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat Kecamatan Bajo Barat menggelar rapat koordinasi terkait aktivitas PETI di wilayah bantaran dan aliran Sungai Suso, di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Sabtu (22/8/2026).

“Saya garis bawahi, telah terjadi tindak pidana pertambangan. Kalau namanya tindak pidana, pasti akan diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” tegas Muhandas.

Ia mengatakan, pihaknya telah memantau sejumlah informasi dan aktivitas yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pemantauan tersebut, terdapat pihak-pihak yang masuk ke wilayah Kecamatan Bajo Barat dengan menggunakan alat berat untuk melakukan aktivitas pertambangan.

“Undang-undang apa yang mereka langgar? Yakni Undang-Undang tindak pidana pertambangan,” ujarnya.

Menurut Muhandas, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tidak hanya pelaku yang melakukan aktivitas penambangan secara langsung.

Pihak yang turut membantu sehingga aktivitas pertambangan ilegal tersebut dapat berjalan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Siapa saja yang terlibat? Pertama yang menambang. Kedua, penyertaan, yang membantu sehingga pertambangan itu berjalan,” jelasnya.

Kajari Luwu meminta masyarakat tidak menganggap persoalan PETI sebagai perkara sepele.

Ia menjelaskan, belum dilakukannya tindakan hukum secara menyeluruh bukan berarti aktivitas tersebut dibiarkan.

Menurutnya, pemerintah bersama aparat penegak hukum masih menempuh sejumlah tahapan.

“Peristiwa ini bukan bisa dianggap remeh. Bukan seperti itu. Namun belum saja ditindak karena ada tahapannya. Saat ini tahapannya, diberi tahu baik-baik dulu, disosialisasikan dulu, tujuannya agar situasinya kondusif,” katanya.

Namun, Muhandas menegaskan bahwa aparat akan mengambil tindakan tegas apabila upaya persuasif tidak diindahkan.

“Tapi kalau sudah tidak bisa, ya harus ditindak, siapapun itu,” tegasnya.

Muhandas juga menanggapi isu mengenai adanya pihak yang menjadi pelindung atau “beking” aktivitas PETI.

Ia memastikan proses hukum tidak akan berhenti hanya karena adanya dugaan dukungan dari pihak tertentu.

“Kalau masuk tindak pidana, masuk proses hukum. Tidak ada itu yang namanya beking-bekingan,” katanya.

“Saya tidak peduli siapa yang beking. Saya juga tidak peduli dengan jabatan saya. Jadi kita lihat saja,” sambung Muhandas. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...
Terkait
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...

Berita Lainnya