IDEAtimes.id,LUWU – Sejumlah persoalan terkait kinerja Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Belopa Utara Sabe 01, Kabupaten Luwu, menuai keluhan dari karyawan.
Keluhan tersebut mencakup persoalan kedisiplinan, pelaksanaan tugas selama jam operasional, administrasi distribusi makanan, hingga pengawasan dan pemeriksaan bahan baku yang masuk ke dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah seorang karyawan SPPG Belopa Utara, Herman, menyampaikan sejumlah keluhan tersebut pada Minggu (1/11/2026).
Ia mengungkapkan, setidaknya terdapat empat poin yang menjadi sorotan terhadap kinerja kepala unit.
Mulai dari ketepatan waktu masuk kerja, aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selama jam operasional, kelalaian dalam melakukan verifikasi surat jalan distribusi makanan, hingga dugaan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik terhadap bahan baku yang masuk ke dapur MBG.
Menurut Herman, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang karena berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan, kualitas, serta keamanan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat program MBG.
Selain menyampaikan keluhan terkait kinerja kepala unit, Herman juga meminta agar status suspensi terhadap dapur tempatnya bekerja segera ditinjau kembali dan dicabut.
Ia menilai, dapur tersebut telah menjalankan standar teknis dan prosedur operasional yang berlaku.
“Dapur kami sudah memenuhi standar teknis dan SOP yang berlaku. Seluruh aspek operasional serta kebersihan sudah dijalankan sesuai ketentuan, sehingga menurut kami tidak ada dasar pemberian sanksi suspensi,” ujar Herman.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pihak terkait melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap sejumlah dapur MBG lainnya di wilayah tersebut.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar petunjuk teknis (juknis) serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penerapan aturan antardapur.
Atas sejumlah persoalan tersebut, pihak karyawan mendesak otoritas terkait untuk turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh keluhan yang disampaikan.
Mereka juga meminta agar tindakan tegas diambil apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti melalui hasil pemeriksaan, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala SPPG demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan operasional.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, pengelolaannya dituntut mengedepankan kedisiplinan, transparansi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan operasional. (*)