IDEAtimes.id, MAKASSAR – Rumah Makan Bonetamparang yang berlokasi di Jalan Dg Tata 3, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menjadi sorotan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sulawesi Selatan (AMPR Sulsel).
Usaha yang diduga milik salah seorang anggota DPRD Kota Makassar tersebut disorot terkait dugaan ketidaksesuaian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perizinan usaha, hingga ketersediaan lahan parkir.
Pasalnya, bangunan yang diketahui beroperasi sebagai rumah makan itu juga diduga difungsikan sebagai kafe dan tempat biliar dengan konstruksi bangunan dua lantai.
Kondisi tersebut memicu desakan AMPR Sulsel agar Pemerintah Kota Makassar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas bangunan dan seluruh aktivitas usaha di lokasi tersebut.
Koordinator AMPR Sulsel, Adit, mengatakan Pemkot Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha Bonetamparang.
Menurut Adit, pihaknya menduga perizinan yang dimiliki usaha tersebut hanya diperuntukkan sebagai rumah makan, sementara di lokasi yang sama terdapat aktivitas kafe dan tempat biliar.
“Kenapa kita mendesak untuk dilakukan pemeriksaan? Karena usaha ini diduga milik pejabat publik. Harus ada transparansi bahwa izin yang dimiliki memang sudah sesuai dengan peruntukannya,” ungkap Adit, Senin (2/11/2026).
Ia mempertanyakan adanya aktivitas usaha lain di luar fungsi rumah makan yang disebutnya perlu dipastikan kesesuaian perizinannya.
“Karena itu rumah makan, kenapa kemudian ada tempat biliar dan kafenya juga? Ini harus diperiksa. Pemerintah perlu memastikan apakah seluruh aktivitas usaha tersebut sudah tercakup dalam perizinan yang dimiliki,” jelasnya.
Adit menegaskan, penegakan aturan harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang pemilik usaha.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan berbeda antara pelaku usaha kecil maupun pihak yang memiliki jabatan publik.
“Tidak boleh ada pilih kasih. Kalau memang melanggar, harus ditindak sesuai aturan. Pemerintah Kota Makassar tidak boleh tebang pilih dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.
AMPR Soroti Lahan Parkir dan Kemacetan
Selain persoalan PBG dan izin usaha, AMPR Sulsel turut menyoroti ketersediaan lahan parkir di Rumah Makan Bonetamparang.
Adit menyebut, berdasarkan hasil investigasi pihaknya, fasilitas parkir di lokasi tersebut dinilai tidak memadai.
Bahkan, area trotoar atau jalur pejalan kaki diduga ikut dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan pengunjung.
Kondisi itu disebut berpotensi mengganggu hak pejalan kaki dan memicu kemacetan di sekitar lokasi usaha.
“Hasil investigasi kita, parkirannya juga tidak memadai. Bahkan, diduga hanya memanfaatkan wilayah pejalan kaki. Akibatnya, kondisi di sekitar lokasi sering mengalami kemacetan. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.
AMPR Sulsel pun meminta Pemkot Makassar tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap usaha-usaha tertentu, tetapi juga memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemkot Makassar tidak boleh diam. Semua usaha, termasuk yang diduga milik anggota DPRD ini, juga harus diperiksa. Jangan sampai usaha lain disidak, sementara yang ini justru luput dari pengawasan,” tutup Adit.(*)