IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Luwu Timur Siddiq BM menanggapi pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menolak perpanjangan IUP PT Vale.
Kepada ideatimes, Siddiq mempertanyakan kesiapan pemerintah provinsi jika benar ingin mengambil alih pengelolaan lahan PT Vale.
“Siap mi kah pemprov ambil alih ? Kalau dia siap bentuknya seperti apa, jangan hanya semangat.” ungkap Siddiq via telepon, Jumat, (9/9).
Kata Siddiq, niat pemprov mensejahterakan masyarakat Sulsel perlu didukung dan diapresiasi.
“Cuman kan tidak boleh bermodalkan semangat saja. Harus mempersiapkan struktur yang baik.” jelasnya.
“Nah kalau misalnya PT Vale tidak diperpanjang, Luwu Timur kehilangan 400 Miliar per tahun, negara kehilangan sekitar 2 triliun lebih.” tegasnya.
Cuma, lanjut Siddiq meminta PT Vale juga tidak boleh perhitungan terhadap pemerintah kabupaten dan masyarakat.
“Tidak ada saya bela tapi Vale juga harus maksimal, pemprov juga jangan bermodalkan semangat, persiapkan dulu kalau benar kita siap, regulasinya, perusahaan yang mengambil alih nanti, siapkan modal, struktur dan tenaga, kalau ini tidak siap maka jangan sampai nanti rusak lingkungan, ini yang kita tidak mau.” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman menolak perpanjangan IUP PT Vale.
Tak hanya sendiri, ia bersama dua gubernur lain yaitu Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Penolakan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend dan PLH Dirjen Minerba Kemnterian ESDM RI oleh Panja Vale Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis, (8/9).
“Yang dilakukan PT Vale kurang optimal dalam memberikan kontribusi 1,98 persen pendapatan ke Pemprov, sehingga kami memandang tidak ada opsi untuk perpanjangan kontrak karya bagi mereka.” kata Andi Sudirman.
Jika konsesi lahan Vale dapat dikelola oleh BUMD, kata dia, maka akan siap mengontrol untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami mempertahankan ini bukan karena kami Gubernur, tidak. Atau punya kepentingan, tidak, tetapi ini bisa dikontrol oleh seluruh rakyat,” tegasnya.
“Sulsel memiliki kekayaan SDA yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat langsung. kita tidak boleh menjadi penonton diwilayah sendiri, kita harus berdaulat diwilayah sendiri, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat,” terangnya.
(Iksan/You)
