IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Rudianto Lallo mendukung media yang terus melayangkan kritikan terhadap legislatif dan eksekutif. Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Makassar dengan tema Sinergitas Media dan Legislatif, di Hotel Claro, Senin (20/03/2023).
“Pemerintah itu membutuhkan kritikan-kritikan dari media. Kami di DPRD sangat mengapresiasi jika ada media yang terus konsisten mengawal pemerintahan,” kata Rudianto Lallo.
Kendati demikian, Rudianto Lallo menginginkan media agar tidak mengkritik berdasarkan kebencian penulis terhadap oknum legislator atau eksekutif. Media harus mengkritik berdasarkan fakta lapangan dan semua harus ada data agar tidak ada yang dirugikan.
“Tidak ada salahnya media memberitakan legislator yang malas hadir, ataupun hadir tapi tidak ada yang dibicarakan. Legislator itu pekerjaanya mengawasi eksekutif, jadi kalau tidak pernah bicara, maka layak media memberitakan,” papar Rudianto Lallo.
Lanjut Politisi Partai NasDem itu, DPRD juga membutuhkan kehadiran media dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Sangat disayangkan jika kinerja-kinerja pengawasan anggota DPRD yang seharusnya tersampaikan kemasyarakat tetapi tidak diekspose.
“Selain pengawasan, DPRD juga punya tugas dalam legislasi, misalnya berapa banyak perda yang telah dibuat, semuanya itu harus sampai dimasyarakat, dan media menjadi wadah yang paling strategis, maka dari itu penting kehadiran media,” urainya.
Plt Kadiskominfo Makassar, Ismawaty Nur menambahkan jika fungsi media dapat digunakan sebagai sarana kritik terhadap pemerintah dan juga sebagai kontrol masyarakat. Selain itu media juga berfungsi sebagai ruang publik atau ruang antara publik.
“Kita tetap mendorong media untuk tetap menjadi pilar demokrasi, sebab kritikan itu dibutuhkan,” sebutnya.
Sementara itu, Sukriansyah S Latief mengatakan pemberitaan yang dilakukan media dapat menjadi kontrol terhadap pemerintahan. Media salah satu dari empat pilar demokrasi menjadi ujung tombak dalam mengawal pemerintahan.
“Jika bukan media bersama-sama dengan masyarakat mengawal tugas dan tanggubgjawab legislatif dan eksekutif siapa lagi. media harus tetap objektif, memberitakan apa yang sebenar-benarnya,” jelasnya. (*)
