IDEAtimes.id, MAKASSAR – Ketua IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) Luwu Utara Bahtiar Manadjeng merespons adanya jadwal pelantikan IKA Unhas versi Arifin Junaidi.
Bahtiar Manadjeng yang terpilih melalu Musda di Kota Palopo, beberapa bulan lalu mengaku keberatan atas keputusan pengurus BPW IKA Unhas Sulawesi Selatan.
Keberatan itu disampaikan melalui surat bernomor : 002/A/PD-Lutra/IKA-UNHAS/XII/2023 tentang Surat Keberatan Pelantikan PD IKA UNHAS Kabupaten Luwu Utara, 16 Desember.
Bahtiar Manadjeng mengaku dirinyalah selaku Ketua terpilih Musda PD IKA UNHAS Kab. Luwu Utara periode 2022-2026 hasil Musda Palopo.
“Berdasarkan surat PENGURUS PUSAT IKA UNHAS No. 001/A/IKA-UH/1/2023 tentang Tanggapan atas Surat Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan dengan menyatakan bahwa Hasil Musda PD IKA UNHAS yang digelar di Kota Palopo pada tanggal 28 Agustus 2022 telah sesuai mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNHAS Periode 2022-2026.” ungkap Bahtiar dalam surat keberatannya itu.
“Berdasarkan sikap PENGURUS PUSAT ini, mestinya PENGURUS WILAYAH telah menerbitkan SK hasil MUSDA yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022 tersebut.” tambah dia.
Sebagai tindak lanjut yang dilakukan pihak Bahtiar Manadjeng atas Musda IKA UNHAS Luwu Utara, pada tanggal 19 Oktober 2022, ia telah mengirim surat permohonan penerbitan SK (Surat Terlampir) kepada Pengurus Wilayah IKA UNHAS berdasarkan Hasil Musda pada tanggal 28 Oktober 2022.
“Tetapi karena masih dianggap mengalami polemik dengan adanya kubu yang tidak setuju dan tidak mengakui hasil Musda yang kami lakukan hingga saat ini SK yang kami maksud belum juga diterbitkan.” tegasnya.
“Tetapi sebuah langkah yang keliru dan bertentangan dengan AD/ART IK A UNHAS yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah IKA UNHAS SULSEL dengan berencana melakukan pelantikan kubu yang menolak Hasil Musda 28 Oktober 2022 yang dilaksanakan dan dihadiri oleh Pengurus Pusat IKA UNHAS dan telah sesuai AD/ART.” jelasnya.
Bahkan Bahtiar menuding Pengurus Wilayah malah mendorong dan mendukung kepengurusan yang tidak lahir dari proses Musda seperti yang diatur dalam AD/ART Organisasi.
“Tentu hal ini sangat berpotensi memecah belah alumni apabila pelantikan tetap dilakukan.” tambah dia.
Bahtiar menegaskan, Musda IKA UNHAS Luwu Utara adalah produk hukum Pengurus Pusat IKA UNHAS karena pada saat pelaksanaan Musda pada tanggal 28 Agustus 2022 di mana Pengurus Wilayah IKA UNHAS Sulawesi Selatan belum terbentuk saat itu.
“Sehingga semestinya Pengurus Wilayah patuh dan taat atas keputusan Pengurus Pusat IKA UNHAS dan tidak mendistorsi Keputusan Pengurus Pusat termasuk patuh atas surat No. 001/A/IKA-UH/1/2023 diatas.” tuturnya.
“Maka melalui surat ini kami memohon kepada Pengurus Pusat IKA UNHAS dalam hal ini Ketua Umum Amran Sulaiman menegakkan aturan organisasi sesuai AD/ART dengan mendesak Pengurus Wilayah IKA UNHAS Sulawesi Selatan untuk meninjau dan membatalkan rencana pelantikan Kepengurusan IKA UNHAS Luwu Utara yang rencananya akan digelar pada tanggal 16 Desember 2023.” tutupnya. (*)
