IDEAtimes.id, OPINI – Saat ini, korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah permasalahan yang mengkhawatirkan dan terus berkelanjutan.
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, namun masih banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap.
Hal ini menunjukkan kompleksitas dan tingginya tingkat permasalahan korupsi di berbagai lapisan pemerintahan dan sektor publik.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana peran akuntansi dalam mengatasi dan mencegah korupsi di Indonesia ?.
Pertanyaan ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap kontribusi akuntansi dalam mendukung integritas keuangan publik dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Akuntansi memiliki peran kunci dalam pengelolaan keuangan publik. Proses pencatatan, pelaporan, dan audit keuangan yang transparan dapat menjadi alat yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan adalah transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung integritas keuangan publik dan mencegah praktik korupsi.
Lalu, apakah seefektif itu dapat mencegah tindakan korupsi? Tentu tidak. Namun, meminimalisir praktik korupsi kemungkinan bisa menjadi harapan besar.
Peran akuntansi tidak hanya terbatas pada pencatatan dan pelaporan, tetapi perlu melibatkan aspek moralitas. Etika akuntansi dan tanggung jawab keuangan dapat membentuk budaya organisasi yang menciptakan lingkungan “tidak bersahabat bagi korupsi”.
Dengan begitu, para pejabat pemerintah –yang rentang dengan korupsi– dapat lebih mampu memahami dampak negatif dari tindakan korupsi terhadap keuangan negara serta masyarakat.
Integrasi inilah –prinsip akuntansi dan aspek moralitas– dapat membangun tata kelola keuangan publik yang lebih akuntabel dan bebas korupsi.
Jauh dari harapan, pencegahan korupsi di Indonesia melalui peran akuntansi sebagai penangkalnya, rasa-rasanya hanya ‘sebatas mimpi belaka’. Kondisi ini diwarnai oleh keberadaan Orang Dalam (ORDAL).
Status kekeluargaan, teman, atau kerabat yang berada di dalam sistem akuntansi, justru menjadi pelaku utama menghalangi implementasi kebijakan akuntansi itu sendiri. Akuntansi, dengan segala kebijakannya, sebenarnya dapat mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi.
Namun, apalah daya, sistem telah dirusak. Ketika sistem yang ada masih rentan terhadap campur tangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi, disitulah akan muncul berbagai ketimpangan.
Oknum-oknum yang memiliki jabatan tertinggi di lembaga-lembaga publik, seringkali menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupi kecurangan-kecurangan yang terjadi.
Alhasil, penyuapan, penerimaan ilegal, dan pemerasan tidak bisa terhindarkan. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan korupsi, justru menjadi biang kerok menambah kasus-kasus korupsi.
Dalam menghadapi situasi yang kompleks ini, diperlukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik. Dalam menghadapi permasalahan korupsi, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci kebijakan pemerintah dalam memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Melalui penerapan praktik akuntansi yang ‘beretika’, lembaga-lembaga pemerintah dapat memperoleh kepercayaan publik.
Perbaikan sistem akuntansi berbasis nilai-nilai moral menjadi strategis untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Indonesia.
Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi agar upaya pencegahan korupsi melalui akuntansi dapat lebih efektif dan nyata.
Penulis : Suwandi
Dosen Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Dan Founder Pondok Berkarya Indonesia serta Penulis dan Editor Buku.
Catatan : Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.
