IDEAtimes.id, PALOPO – Hujan deras yang mengguyur Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (29/3) dini hari menyebabkan Sungai Latuppa meluap.
Akibatnya, Empat kecamatan di Palopo terendam banjir. Empat kecamatan yang terdampak banjir adalah Kecamatan Mungkajang, Wara, Wara Timur, dan Wara Selatan.
Diperkirakan ketinggian air mencapai 80 hingga 130 sentimeter.
Ini bukan kali pertama kota Palopo mengalami banjir, sebelumnya disaat musim penghujan, Palopo juga mengalami hal yang sama.
Akademis Universitas Mega Buana Palopo Afrianto mengatakan banjir yang terjadi sudah berulang kali dialami masyarakat.
Kata dia, banjir yang dialami setiap tahun itu polanya tetap sama yaitu saat hujan deras terjadi.
“Banjir inikan berulang terus sejak beberapa tahun dan polanya sama saat hujan deras. Bahkan beberapa titik yang belum pernah banjir sekalipun kini sudah terdampak.” ungkap Direktur Riset Nusantara ini, Sabtu, (30/3).
“Tidak menutup kemungkinan jika tidak diatasi dengan baik maka ke depannya banjir akan semakin parah di Palopo.” jelasnya.
Afrianto merincikan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu banjir di kota Palopo.
“Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu banjir, tapi ini bisa dideteksi lebih dalam oleh pemerintah dengan melalihat bebrapa faktor-faktor lainnya.” bebernya.
Faktor pertama kata Afri, kapasitas sungai/drainase yang tidak memadai, tidak lancarnya aliran drainase lingkungan dan drainase utama ke sungai karena sampah/sedimentasi.
“Yang kedua adalah daerah tangkapan air yang tertutupi oleh pemukiman dan pembangunan infrastruktur umum, dan ketiga pada perkotaan yang terletak di dekat laut, banjir akan semakin parah jika terjadi bersama pasang air laut. Aliran sungai dan drainase tidak dapat mengalir karena tertahan air pasang.” lanjutnya.
“Dan yang keempat adalah kondisi hutan pada hulu sungai yang telah rusak.” tegasnya.
Ekonom Luwu Raya ini menilai, pembangunan infrastruktur fisik /non fisik berupa rencana tata ruang, rencana induk hingga rencana detail, kajian sosek, Kajian Larap dan dokumen lingkungan dibutuhkan untuk mendalami permasalahan ini.
Namun yang terpenting ujar Afri adalah pengendalian banjir di kota Palopo adalah mengutamakan pendekatan fungsi kordinasi dalam pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait.
“Pengendalian banjir secara non infrastruktur seperti penambahan daerah resapan, penanganan limbah dan sampah ke sungai, dan lainnya. Dari aspek pembangunan infrastruktur, pemerintah memang sedianya mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran APBD untuk meminimalisir situasi ini.” katanya.
“Selama beberapa tahun ini pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur besar yang sebenarnya tidak mendesak untuk dianggarkan. Akhirnya, hal yang prioritas terabaikan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.” tutup dia. (*)
