Selasa, Mei 21, 2024

Husba Soal Relokasi : BPNB – Mensos Sama Saja Mengusir Warga Latimojong 

Terkait
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IDEAtimes.id, LUWU – Rencana kepala Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB) Mayjen (TNI) Suharyanto, S.S merelokasi korban banjir – longsor di latimojong, Luwu mendapat respons masyarakat.

Husba Phada, tokoh masyarakat Kecamatan Latimojong mengatakan apa yang diusulkan oleh Kepala BNPB kepada masyarakat Latimojong adalah hal keliru.

“Merelokasi warga itu sama saja dengan mengusir mereka dari kampung halaman, dan membiarkan perusahaan tambang mengambil alih lahan-lahan mereka.Menghilangkan peradaban masyarakat Latimojong yang memiliki cerita panjang dan unik sebagai salah satu daerah adat di Kabupaten Luwu.” ungkap Husba, Senin, (13/5).

Hubas juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial Risma yang juga menawarkan solusi agar masyarakat beralih dari usaha tani khususnya kebun menjadi peternak.

“Lagi-lagi para pejabat dari pusat menawarkan solusi tanpa paham karateristik, budaya dan sejarah panjang masyarakat Latimojong.” jelasnya.

“Kedua pejabat tinggi seolah-olah bahwa bencana ini timbul akibat prilaku tunggal masyarakat yang berkebun, mengakibatkan adanya pembukaan lahan dan dianggap sebagai penyeban terjadinya banjir bandang.” tegasnya.

Lanjut pengurus pusat IKA Unhas ini, masyarakat Latimojong sejak awal dan sudah ratusan tahun menekuni kegiatan ini bertani dengan usaha kebun. Yakni perkebunan kopi, coklat dan cengkeh dan sebekumnya tidak perna ada kejadian seperti ini yang timbul.

“Makanya tidak masuk akal kalau soal buka lahan dari masyarakat penyebabnya. Apalagi hujan dengan intensitas yang tinggi setiap tahunnya terjadi karena memang daerah Latimojong adalah daerah dataran tinggi dan daerah yang lebih banyak huiannya dibanding masa kemaraunya. Ini karena letak geografisnya dilereng gunung Latimojong.” ujarnya.

“Masyarakat itu sudah terbiasa melakukan kegiatan ladang berpindah, mengolah kebun kopi, coklat dan cengkeh tapi dengan bijak bersandar pada kearifan lokal. Ada daerah-daerah yang tabu untuk disentuh jangan untuk dijadikan kebun, ditebangi saja pohonnya tabu dilakukan.” beber Wakil ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan ini.

Menurut kepercayaan setempat, jika lokasi-lokasi itu diganggu akan ada bencana yang timbul atau yang menebang pohon akan celaka.

“Padahal itu adalah kearifan lokal agar masyarakat menjaga keseimbangan alam. Tidak boleh merambah daerah yang menjadi resapan air, daerah yang akan mencegah munculnya banjir saat hujan lebat.” ucapnya.

Namun kata Husbah, sejak kehadiran perusahaan tambang di Latimojong di tahun 90-an, kearifan lokal mulai diterabas dan kehadiran tambang merubah pola prilaku masyarakat termasuk memperlakukan alam sekitarnya.

“Ditahun 2000-an saat aktivitas perusahaan tambang semakin meningkat, dan sebahagiaan areal kebun serta pemukiman dibebaskan oleh perusahaan tambang, memaksa masyarakat untuk mencari areal baru untuk berkebun. Daerah-daerah yang tadinya tabu untuk dijamah, mulai dirambah menjadi lahan kebun. Lokasi-lokasi penyimpanan air semakin sempit. Kehadiran tambang meningkatkan tekanan pada aktivitas masyarakat yang berimbas pada tekanan masyarakat pada lingkungan sekitar.” ucap Husba kembali menegaskan.

“Seharusnya kepala BNPB dan Mensos hadir membela masyarakat yg sudah menderita karena bencana, bukan untuk merelokasi dari kampung halamannya dan atau menyuruh mereka beralih usaha pada usaha yang asing bagi mereka dan tidak cocok alamnya. Tapi seharusnya mereka meminta agar meninjau kembali izin tambang emas di Latimojong.” tuturnya.

Dia pun menyarankan agar agar aktifitas pertambangan i Latimojong segera dihentikan untuk menghindari dampak semakin besar.

“Kalau terbukti menjadi penyebab banjir, akibat aktivitas tambang mereka secara langsung atau karena kehadirannya membuat masyarakat terpaksa membuka lahan baru maka seharusnya izinnya dicabut. Jangan lagi ada aktivitas tambang di wilayah Latimojong daerah yang alamnya harus dijaga dari merusakan, agar menjadi tempat resapan air dan tetap jadi pengendali banjir” sebutnya.

“Pemerintah harusnya berpihak pada masyarakat, berpihak pada kelestarian alam. Melindungi wilayah Latimojong bukan bukan hanya untuk melindungi masyarakat Latimojong tapi melindungi kabupaten Luwu dari bencana alam yang lebih besar, bencana kehilangan sumber air baku Ibu kota kabupatem Luwu dan sektarnya, serta melindungi puluhan ribu hektar sawah-sawah produktif. Aktivitas perusahaan tambang emas di wilayah Latimojong harus dihentikan. Itu satu-satunya jawaban pencegahan bencana alam yang mulai rutin terjadi sejak kehadiran perusahaan tambang emas Masmindo di Latimojong. ” tutup dia. (*)

Terkini

Peringatan Harkitnas 2024, Muh. Saleh : Bangkit Untuk Indonesia Emas

IDEAtimes.id, LUWU - Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 di Halaman Kantor Bupati...
Terkait

IDEAtimes.id, LUWU – Rencana kepala Badan Nasional Penanggulangam Bencana (BNPB) Mayjen (TNI) Suharyanto, S.S merelokasi korban banjir – longsor di latimojong, Luwu mendapat respons masyarakat.

Husba Phada, tokoh masyarakat Kecamatan Latimojong mengatakan apa yang diusulkan oleh Kepala BNPB kepada masyarakat Latimojong adalah hal keliru.

“Merelokasi warga itu sama saja dengan mengusir mereka dari kampung halaman, dan membiarkan perusahaan tambang mengambil alih lahan-lahan mereka.Menghilangkan peradaban masyarakat Latimojong yang memiliki cerita panjang dan unik sebagai salah satu daerah adat di Kabupaten Luwu.” ungkap Husba, Senin, (13/5).

Hubas juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial Risma yang juga menawarkan solusi agar masyarakat beralih dari usaha tani khususnya kebun menjadi peternak.

“Lagi-lagi para pejabat dari pusat menawarkan solusi tanpa paham karateristik, budaya dan sejarah panjang masyarakat Latimojong.” jelasnya.

“Kedua pejabat tinggi seolah-olah bahwa bencana ini timbul akibat prilaku tunggal masyarakat yang berkebun, mengakibatkan adanya pembukaan lahan dan dianggap sebagai penyeban terjadinya banjir bandang.” tegasnya.

Lanjut pengurus pusat IKA Unhas ini, masyarakat Latimojong sejak awal dan sudah ratusan tahun menekuni kegiatan ini bertani dengan usaha kebun. Yakni perkebunan kopi, coklat dan cengkeh dan sebekumnya tidak perna ada kejadian seperti ini yang timbul.

“Makanya tidak masuk akal kalau soal buka lahan dari masyarakat penyebabnya. Apalagi hujan dengan intensitas yang tinggi setiap tahunnya terjadi karena memang daerah Latimojong adalah daerah dataran tinggi dan daerah yang lebih banyak huiannya dibanding masa kemaraunya. Ini karena letak geografisnya dilereng gunung Latimojong.” ujarnya.

“Masyarakat itu sudah terbiasa melakukan kegiatan ladang berpindah, mengolah kebun kopi, coklat dan cengkeh tapi dengan bijak bersandar pada kearifan lokal. Ada daerah-daerah yang tabu untuk disentuh jangan untuk dijadikan kebun, ditebangi saja pohonnya tabu dilakukan.” beber Wakil ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan ini.

Menurut kepercayaan setempat, jika lokasi-lokasi itu diganggu akan ada bencana yang timbul atau yang menebang pohon akan celaka.

“Padahal itu adalah kearifan lokal agar masyarakat menjaga keseimbangan alam. Tidak boleh merambah daerah yang menjadi resapan air, daerah yang akan mencegah munculnya banjir saat hujan lebat.” ucapnya.

Namun kata Husbah, sejak kehadiran perusahaan tambang di Latimojong di tahun 90-an, kearifan lokal mulai diterabas dan kehadiran tambang merubah pola prilaku masyarakat termasuk memperlakukan alam sekitarnya.

“Ditahun 2000-an saat aktivitas perusahaan tambang semakin meningkat, dan sebahagiaan areal kebun serta pemukiman dibebaskan oleh perusahaan tambang, memaksa masyarakat untuk mencari areal baru untuk berkebun. Daerah-daerah yang tadinya tabu untuk dijamah, mulai dirambah menjadi lahan kebun. Lokasi-lokasi penyimpanan air semakin sempit. Kehadiran tambang meningkatkan tekanan pada aktivitas masyarakat yang berimbas pada tekanan masyarakat pada lingkungan sekitar.” ucap Husba kembali menegaskan.

“Seharusnya kepala BNPB dan Mensos hadir membela masyarakat yg sudah menderita karena bencana, bukan untuk merelokasi dari kampung halamannya dan atau menyuruh mereka beralih usaha pada usaha yang asing bagi mereka dan tidak cocok alamnya. Tapi seharusnya mereka meminta agar meninjau kembali izin tambang emas di Latimojong.” tuturnya.

Dia pun menyarankan agar agar aktifitas pertambangan i Latimojong segera dihentikan untuk menghindari dampak semakin besar.

“Kalau terbukti menjadi penyebab banjir, akibat aktivitas tambang mereka secara langsung atau karena kehadirannya membuat masyarakat terpaksa membuka lahan baru maka seharusnya izinnya dicabut. Jangan lagi ada aktivitas tambang di wilayah Latimojong daerah yang alamnya harus dijaga dari merusakan, agar menjadi tempat resapan air dan tetap jadi pengendali banjir” sebutnya.

“Pemerintah harusnya berpihak pada masyarakat, berpihak pada kelestarian alam. Melindungi wilayah Latimojong bukan bukan hanya untuk melindungi masyarakat Latimojong tapi melindungi kabupaten Luwu dari bencana alam yang lebih besar, bencana kehilangan sumber air baku Ibu kota kabupatem Luwu dan sektarnya, serta melindungi puluhan ribu hektar sawah-sawah produktif. Aktivitas perusahaan tambang emas di wilayah Latimojong harus dihentikan. Itu satu-satunya jawaban pencegahan bencana alam yang mulai rutin terjadi sejak kehadiran perusahaan tambang emas Masmindo di Latimojong. ” tutup dia. (*)

spot_img
Terkini

Peringatan Harkitnas 2024, Muh. Saleh : Bangkit Untuk Indonesia Emas

IDEAtimes.id, LUWU - Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 di Halaman Kantor Bupati...

Berita Lainnya

spot_img