Selasa, Juli 21, 2026

Ada Demo di Palopo, Minta Pilwalkot Dibatalkan, Diduga Ada Paslon Gunakan Ijazah Palsu

Terkait

IDEAtimes.id, PALOPO – Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi menuntut Pilwalkot Palopo 2024 dibatalkan imbas salah satu paslon pernah terjerat kasus pemalsuan ijazah.

Aksi unjuk rasa tersebut membuat arus lalu lintas (lalin) di depan Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman, Palopo, Senin (2/11/2024) terhambat.

Tampak massa berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman. Massa aksi menutup satu satu lajur jalan menggunakan mobil pikap.

Sebuah spanduk putih turut dibentangkan massa di tengah jalan. Kendaraan yang melintas di lokasi aksi unjuk rasa pun terhambat.

Tampak aparat kepolisian dan tentara terlihat melakukan penjagaan.

Aparat turut mengatur arus lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan parah.

“Pihak KPU Provinsi membatalkan proses pilkada di Palopo,” kata salah satu orator saat menyampaikan aspirasinya.

Massa juga mendesak KPU Sulsel menindaklanjuti keputusan KPU Palopo yang meloloskan calon wali kota Palopo, Trisal Tahir.

Dia menganggap Trisal Tahir seharusnya tidak memenuhi syarat (TMS) karena pernah terjerat kasus dugaan pemalsuan ijazah.

“Salah satu paslon yang diloloskan tidak memenuhi ijazah, KPU telah menerima suap dari paslon tersebut. Tidak memikirkan bagaimana kondisi kota Palopo 5 tahun ke depan,” teriaknya.

Massa menganggap proses demokrasi di Palopo rusak karena perkara itu.

Dia pun kembali mendesak agar tahapan Pilkada Palopo dibatalkan.

“Kita akan di pimpin oleh orang yang tidak berpendidikan. Membatalkan tahapan-tahapan pilkada di Kota Palopo,” jelasnya. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...
Terkait
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...

Berita Lainnya