IDEAtimes.id, MAKASSAR – Forum Pemerhati Pembangunan Sulawesi Selatan (FP2 Sulsel) Palopo menyoroti dugaan nepotisme dalam proyek Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kota Palopo pada APBD 2025.
Melalui Divisi Hukum dan Advokasi Kerakyatan FP2 Sulsel , Toby Alfian menerangkan dugaan hubungan keluarga antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana proyek menjadi sorotan Publik
Berdasarkan informasi yang diperoleh, PPK pada proyek ini beinisial akrab IB belakangan diketahui adalah Sekretaris Dinas PU kota Palopo, sedangkan pelaksana proyek adalah adik kandungnya insial akrab AT
Diduga, IB menggunakan pengaruhnya sebagai PPK untuk memenangkan perusahaan CV. Fatimah Mitra Perkasa yang pelaksana di lapangan adalah adik kandungnya dalam proyek ini.
Proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Palopo ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 9,9 miliar selama 6 bulan kerja.
“Dugaan ini perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proyek pemerintah dikelola dengan baik dan transparan karena pembangunan ini berdampak pada penggunaan fasilitas publik,” kata Toby ke wartawan.
APH dan Pemerintah Kota Palopo diharapkan dapat melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dugaan nepotisme ini.
“Apalagi yang kami saksikan pembangunan ini tertatih-tatih, progress pembangunan terbilang sangat lambat dengan bobot kisaran 20 hingga 30% sudah memasuki 4 bulan kerja, ini dipastikan karena proses tender yang tidak profesional sehingga masyarakat yang akan merasakan dampak yang dirugikan kedepan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tentu berharap bahwa proyek pemerintah dapat dikelola dengan profesional dan bebas dari kepentingan pribadi atau keluarga. Sehingga potensi proyek bangunan mangkrak di kota Palopo tidak terus terjadi.
Kasus ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat luas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa proyek pemerintah dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
Semangat dari asas manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan ini, yaitu penguatan sistem layanan informasi perpustakaan yang terpadu serta inovasi layanan terpadu berbasis tekhnologi pengembangan jejaring nasional.
“Kalau nanti berujung mangkrak masyarakat lagi yang lagi-lagi dirugikan sebagai penerima manfaat,” katanya.
“Kami minta dugaan kasus ini dapat dikawal oleh masyarakat banyak dan di usut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum.” katanya.
Sementara itu, IB selaku PPK yang dihubungi mengatakan jika proyek ini tidak punya hubungan dengan saudaranya.
“Proyek di kerjakan oleh pelaksana cv. Fatimah mitra perkasa cq Delia. Perusahaan daei Belopa, proses penetapan pemenang di pokja UKPBJ bukan PKK jadi tidak ada hubungannya dengan saudara saya.” kata IB saat dihubungi, Sabtu, (07/6).
“Saudara saya (AT) adalah leveransir material peralatan dan tenaga kerja di proyek ini.” tandasnya. (*)
