IDEAtimes.id, MAKASSAR – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menyoroti besaran anggaran kegiatan Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar yang digelontorkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk Makassar Half Maraton Makassar terbilang tidak rasional.
Menurutnya, besaran anggaran tersebut berpotensi menjadi pemborosan, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
“Ini kegiatan pakai sponsor, ada biaya pendaftaran dari peserta, lalu Rp2,5 miliar itu sebenarnya digunakan untuk apa? Harus jelas peruntukannya ke mana,” ujar Syamsul yang akrab disapa Zul Majjaga, Jumat (8/5).
Ia juga mempertanyakan dampak ekonomi yang kerap dijadikan alasan dalam pelaksanaan event tersebut.
Zul menilai, tidak ada jaminan perputaran ekonomi akan signifikan jika peserta tidak seluruhnya menginap di hotel.
“Ya syukur kalau peserta yang datang menginap di hotel. Tapi kalau mereka tinggal di rumah keluarga atau kerabat, bagaimana? Artinya tidak ada jaminan perputaran ekonomi yang besar,” jelasnya.
Diketahui, anggaran MHM sebesar Rp2,5 miliar tersebut mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun 2025.
Sementara itu, untuk biaya pendaftaran Makassar Half Marathon (MHM) 2026 bervariasi tergantung kategori, mulai dari Rp169.000 untuk virtual run hingga kisaran Rp200.000 – Rp1.750.000 untuk event lari fisik (10K, Half Marathon, Double).
Meski demikian, Zul menegaskan bahwa KNPI pada prinsipnya mendukung pelaksanaan event-event berskala nasional seperti MHM, selama dikelola secara transparan dan proporsional.
“Kita tentu mendukung kegiatan seperti ini. Tapi jangan sampai dijadikan ajang bisnis atau mencari keuntungan. Ini event nasional yang digelar Pemkot, tapi kalau pengelolaannya seperti ini justru berpotensi merugikan dengan anggaran yang fantastis,” tegasnya.
Untuk itu, KNPI meminta agar alokasi anggaran tersebut dikaji ulang sebelum pelaksanaan kegiatan.
“Kalau MHM ini gratis untuk peserta, mungkin masih masuk akal dengan anggaran sebesar itu. Tapi ini kan berbayar, ada sponsor, ada event organizer (EO) yang mengelola. Jadi sebenarnya komponen apa yang membutuhkan biaya sebesar itu?” pungkasnya. (**)
