IDEAtimes.id, MAKASSAR – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengikuti Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Rabu (20/5).
Dalam rembuk yang diikuti sejumlah kepala daerah tersebut, Bupati Gowa menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Gowa, mulai dari capaian pembangunan, pembangunan infrastruktur, aspirasi masyarakat, hingga optimalisasi manfaat sumber daya daerah.
Dirinya mengungkapkan Kabupaten Gowa memiliki sejumlah capaian positif selama satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, hingga indikator tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend yang sangat baik.
“Alhamdulillah, Kabupaten Gowa mendapat kesempatan menyampaikan berbagai kondisi daerah. Dalam kesempatan itu kami menyampaikan sejumlah capaian positif Kabupaten Gowa, mulai dari kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, hingga indikator tingkat kemiskinan yang menunjukkan perkembangan cukup baik,” ungkapnya.
Husniah Dinilai Bersikap Elegan
Sekretaris Relawan Setia Prabowo Sulawesi Selatan, Andi Wawan menilai, sikap Husniah Talenrang menunjukkan keberanian politik yang elegan dan konstitusional di tengah berkembangnya dinamika politik daerah yang belakangan menjadi perhatian publik.
Menurut Andi Wawan, penyampaian langsung di forum resmi bersama pemerintah pusat menunjukkan bahwa kepala daerah tetap memilih jalur komunikasi kelembagaan dibanding membiarkan polemik berkembang liar di ruang publik.
“Ini menunjukkan kedewasaan politik seorang kepala daerah. Ibu Husniah Talenrang tidak membawa persoalan ke ruang emosional, tetapi memilih menyampaikan realitas yang terjadi secara terbuka dalam forum resmi bersama Kemendagri,” ujarnya.
Ia juga mengulas lebih dalam respon Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dinilai memberi penguatan terhadap pentingnya menjalankan mekanisme pemerintahan sesuai aturan dan koridor konstitusi.
Menurutnya, pernyataan Mendagri secara tidak langsung menjadi penegasan bahwa setiap langkah politik, termasuk yang dilakukan lembaga legislatif daerah, tidak boleh melampaui mekanisme hukum dan administrasi pemerintahan yang berlaku.
“Pesan Mendagri sangat jelas, bahwa seluruh dinamika pemerintahan harus berjalan berdasarkan mekanisme yang benar. DPRD memiliki fungsi pengawasan, tetapi seluruh proses tetap harus tunduk pada aturan perundang-undangan dan etika ketatanegaraan,” kata Andi Wawan.
Ia menilai, penguatan yang diberikan Mendagri penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah agar tidak mudah terganggu oleh manuver politik yang berpotensi menciptakan kegaduhan publik.
Lebih lanjut, Andi Wawan mengatakan masyarakat saat ini semakin kritis dalam melihat dinamika politik daerah. Karena itu, setiap langkah politik yang terkesan dipaksakan tanpa dasar yang kuat justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi politik itu sendiri.
“Jangan sampai ruang demokrasi berubah menjadi arena agitasi politik. Ketika pemerintah pusat melalui Mendagri mengingatkan pentingnya mekanisme yang benar, maka itu harus dibaca sebagai pesan moral bagi seluruh pihak agar menjaga stabilitas daerah,” lanjutnya.
Ia menambahkan, stabilitas pemerintahan daerah memiliki hubungan langsung dengan pelayanan publik, iklim investasi, dan keberlangsungan pembangunan daerah.
“Oleh sebab itu, seluruh elemen politik diharapkan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan politik jangka pendek.” tutupnya. (*)
