IDEAtimes.id, MAKASSAR – Bupati Luwu, Patahudding, bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu meninjau langsung pelaksanaan uji kompetensi dan asesmen empat pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Luwu dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah, Jumat (22/5/2026).
Asesmen berlangsung di UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kehadiran Bupati menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses seleksi berjalan profesional dan berbasis sistem merit.
Empat pejabat yang mengikuti seleksi tersebut yakni Achmad Awwabin (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), Enrika (Kepala Badan Kesbangpol), Kasmuddin (Sekretaris DPRD), serta Muhammad Rudi (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP sekaligus Penjabat Sekda Luwu).
Dalam tahapan asesmen, para peserta mengikuti berbagai metode penilaian, mulai dari simulasi analisis kasus, in-tray exercise, Leadership Group Discussion (LGD), hingga psikotes.
Seluruh rangkaian ini bertujuan mengukur kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kesiapan kandidat dalam menduduki jabatan strategis Sekretaris Daerah.
Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan bahwa proses seleksi harus mampu melahirkan figur terbaik yang dapat mengakselerasi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan roda pemerintahan. Karena itu, seleksi ini harus menghasilkan sosok yang kompeten, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi, Jufri Rahman, menyampaikan bahwa tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, serta wawancara mendalam.
“Peserta yang memenuhi syarat akan mengikuti penilaian makalah dan wawancara bersama tim pansel pada Sabtu mendatang,” kata Jufri.
Melalui proses seleksi yang ketat ini, Pemerintah Kabupaten Luwu diharapkan dapat menetapkan Sekretaris Daerah definitif yang memiliki kapasitas, integritas, serta kepemimpinan kuat dalam memperkuat pelayanan publik dan mendorong pembangunan daerah. (*)
