IDEAtimes.id, MAKASSAR – Direktur Nurani Strategic, Dr. H. Nurmal Idrus, SM, MM menilai langkah Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengikuti Rembuk Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) secara virtual merupakan merupakan sebuah langkah strategis (counter-politics) yang elegan dan matang.
Untuk diketahui, Rabu (20/5) yang lalu, Husniah Talenrang lebih memilih bincang-bincang otonomi daerah antar jepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri.
“Dari perspektif pengamatan politik, langkah Bupati Gowa yang memilih forum resmi dengan Kemendagri dibandingkan merespons surat DPRD yang tanpa bukti kuat justru merupakan sebuah langkah strategis (counter-politics) yang elegan dan matang.” ujar Dr Nurmal Idrus kepada awak media. Jumat (22/5/2026).
Direktur Nurani Strategic ini lalu menjelaskan, Dari sudut pandang fungsi pengawasan, langkah DPRD Gowa melayangkan surat terkait isu asusila seharusnya dilandasi dasar bukti yang solid.
“Langkah DPRD Gowa melayangkan surat terkait isu asusila seharusnya dilandasi dasar bukti yang solid. Karena ini menyangkut kepala daerah dan isu sensitif maka perlu ada bukti yang detail agar tidak dianggap sebagai tindakan yang prematur, kontraproduktif, dan cenderung bernuansa politis.” katanya.
“Ini perlu dilakukan karena DPRD adalah agar Institusi terhormat yang mutlak bergerak berbasis data, fakta, dan hukum, bukan rumor atau gosip.” Lanjut Nurmal.
Dikatakannya, Tanpa adanya bukti hukum yang jelas, tindakan DPRD ini terlihat seperti upaya mempanggung-kan isu sensitif untuk menggiring opini publik demi kepentingan politik tertentu, bukan demi penegakan hukum atau checks and balances yang sehat.
Maka kata Dr Nurmal Idrus, Keputusan Bupati Gowa untuk memberikan penjelasan langsung kepada Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri melalui forum kedinasan adalah pilihan yang sangat tepat dan konstitusional.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembina dan pengawas tertinggi kepala daerah adalah Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kemendagri). Dengan melapor dan menjelaskan duduk perkara kepada Dirjen Otoda, Bupati menunjukkan kepatuhan administrasi yang tinggi kepada atasannya langsung secara struktural negara.
“Menjelaskan persoalan wilayah langsung di hadapan Kemendagri saat acara resmi menunjukkan bahwa Bupati tidak lari dari tanggung jawab, melainkan memilih forum yang objektif, netral, dan bebas dari kepentingan politik lokal.” beber Direktur Nurani Strategic.
“Jika Kemendagri sebagai pembina clear dan memahami situasi, maka manuver politik di tingkat lokal secara otomatis akan patah dengan sendirinya.” kunci Nurmal. (*)
