IDEAtimes.id, MAKASSAR – Dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian mencuat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Bantuan yang semestinya dimanfaatkan oleh kelompok tani itu diduga ditarik kembali setelah diserahkan kepada penerima.
Informasi yang beredar menyebutkan, bantuan berupa traktor yang disalurkan pada 2025 kepada salah satu kelompok tani di Kabupaten Bone diduga tidak lagi berada di tangan penerima.
Padahal, alsintan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang diperuntukkan bagi petani dan diberikan tanpa dipungut biaya.
Dalam dugaan kasus ini, seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bone berinisial AA disebut-sebut diduga terlibat dalam proses penarikan kembali bantuan tersebut dari kelompok tani.
Polda Sulsel Didesak Turun Tangan
Aliansi Pemuda dan Masyarakat (AMPERA) Sulawesi Selatan mendesak Polda Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan alsintan tersebut.
Koordinator AMPERA Sulsel, Adit, menilai aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam apabila benar terjadi penyalahgunaan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
“Bagaimana mungkin bantuan yang seharusnya digunakan masyarakat justru ditarik kembali. Lucunya, yang menarik diduga adalah wakil rakyat,” ujar Adit, Rabu (8/7).
Ia juga meminta Polda Sulsel segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap fakta di balik dugaan tersebut.
“Polda Sulsel harus turun tangan menyelidiki persoalan ini. Tidak boleh dibiarkan masyarakat terus dijadikan alat kepentingan, tetapi tidak mendapatkan manfaat dari bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka,” tegasnya.
Selain itu, Adit mendesak penyidik memanggil oknum anggota DPRD Kabupaten Bone berinisial AA untuk dimintai klarifikasi karena namanya disebut-sebut dalam dugaan penarikan kembali bantuan alsintan tersebut.
“Supaya tidak menciptakan persepsi buruk baiknya kepolisian memanggil AA untuk diperiksa karena namanya ikut terseret. Kalau memang tidak terlibat kan tinggal hadir saja.” tegasnya.
“Jangan karena punya jabatan mau seenaknya sama masyarakat, seharusnya menteri pertanian sebagai orang asli Bone segera turun tangan terkait kasus ini.” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, anggota DPRD inisial AA yang dihubungi redaksi belum memberi respons sama sekali. (*)
