IDEAtimes.id, MAKASSAR – Drs. H. Aldin Bulen, SH., MH resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassarsetelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor yang digelar di Aula PJJ Pascasarjana UMI, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (5/8/2026).
Aldin lulus dengan predikat cumlaude, meraih nilai rata-rata 92,29 dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,97. Dalam disertasinya, ia menawarkan gagasan baru mengenai rekonstruksi regulasi pemidanaan suap dalam tindak pidana korupsi.
Disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Suap dalam Tindak Pidana Korupsi yang Berbasis Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum” itu menyoroti tiga persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia.
Pertama, kaburnya batas antara suap murni dan gratifikasi. Kedua, benturan prosedural antara efektivitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan hak pelaporan gratifikasi.
Ketiga, disparitas hukuman akibat belum adanya standar pemidanaan yang objektif.
“Persoalan pemidanaan suap tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperberat pidana penjara,” tegas Aldin di hadapan tim penguji.
Sebagai solusi, Aldin memperkenalkan konsep Integrative-Progressive Sentencing System yang dibangun di atas tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah Triple-Layer Delict, yakni klasifikasi delik berlapis untuk meminimalkan ambiguitas antara suap transaksional dan gratifikasi.
Pilar kedua adalah Pre-OTT Filter, yaitu mekanisme yang mensyaratkan adanya bukti awal mengenai niat jahat, seperti meminta atau menyetujui pemberian, sebelum Operasi Tangkap Tangan dilakukan.
Menurut Aldin, perpindahan uang semata tidak cukup untuk langsung menjerat seseorang tanpa pembuktian adanya iktikad jahat.
Sementara pilar ketiga berfokus pada aspek sanksi dan kelembagaan melalui penerapan sentencing guidelines yang mengikat secara nasional bagi hakim. Konsep tersebut dipadukan dengan gagasan “kematian ekonomi dan politik”, yakni perampasan aset secara progresif agar pelaku kehilangan seluruh keuntungan hasil korupsi serta pencabutan hak politik secara permanen bagi pejabat publik yang terbukti bersalah.
Selain menawarkan model pemidanaan baru, Aldin juga merekomendasikan penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian didorong menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama mengenai penerapan Pre-OTT Filter.
Di sisi lain, Mahkamah Agung disarankan segera menerbitkan sentencing guidelines, sementara pemerintah bersama DPR diminta merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar sistem pemidanaan yang diusulkannya dapat diadopsi dalam sistem hukum nasional.
“Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan suap tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku lebih lama di dalam penjara,” ujar Aldin menutup presentasi disertasinya.
Sidang promosi doktor tersebut dipimpin Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum. Promotor Aldin adalah Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH, didampingi ko-promotor Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH dan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D.
Sidang juga dihadiri sejumlah penguji, termasuk penguji eksternal Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH., MH., M.Si serta penguji lintas disiplin ilmu Dr. Hajering, SE., M.Ak., CSRS., CSRA.
Dalam penutupan sidang, Ketua Sidang Prof. La Ode Husen mengingatkan bahwa gelar doktor bukan sekadar pengakuan akademik, tetapi amanah keilmuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Ia menegaskan, capaian akademik tersebut harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat maupun secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejalan dengan visi UMI dalam melahirkan insan yang berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. (*)