IDEAtimes.id, LUWU — Kehadiran personel Brigade Mobil (Brimob) Polri di tengah situasi bentrokan atau tawuran kerap menjadi harapan masyarakat ketika kondisi keamanan mulai tidak terkendali.
Namun, tidak banyak yang memahami bahwa pengerahan pasukan Brimob memiliki prosedur dan mekanisme tertentu.
Masyarakat terkadang secara spontan meminta Brimob turun ke lokasi ketika terjadi kekacauan.
Padahal, sebagai pasukan elit Polri, pengerahan personel Brimob tetap dilakukan melalui mekanisme komando dan penilaian terhadap tingkat eskalasi gangguan keamanan.
Secara umum, kondisi awal suatu gangguan keamanan terlebih dahulu ditangani oleh kepolisian kewilayahan, seperti Polsek maupun fungsi Samapta atau Dalmas.
Personel di lapangan melakukan pengamanan, memberikan imbauan dan berupaya memisahkan kelompok yang terlibat bentrokan.
Apabila situasi berkembang menjadi semakin anarkis, massa tidak mengindahkan imbauan, terjadi penggunaan senjata tajam, aksi saling serang, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, maka kebutuhan perbantuan dapat diajukan kepada satuan Brimob.
Dalam kondisi tersebut, kepala satuan kewilayahan dapat berkoordinasi dengan satuan Brimob untuk mendapatkan dukungan kekuatan atau back-up.
Setelah perintah pengerahan diterima, satuan Brimob melakukan persiapan personel dan perlengkapan sesuai kebutuhan.
Personel yang diturunkan dapat berasal dari unsur Penanggulangan Huru-Hara (PHH) maupun unsur lain yang disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Perlengkapan pengamanan juga disiapkan, mulai dari perlengkapan pelindung diri, helm dan tameng hingga kendaraan taktis apabila kondisi membutuhkan.
Setibanya di lokasi, personel Brimob dapat melakukan penguatan terhadap anggota kepolisian yang sebelumnya berada di garis depan.
Dalam situasi tertentu, dilakukan pergantian atau pengambilalihan posisi pengamanan agar situasi dapat dikendalikan.
Pasukan kemudian melakukan tindakan sesuai tingkat ancaman. Upaya persuasif tetap menjadi bagian dari pengendalian massa, sementara tindakan kepolisian yang lebih tegas dilakukan apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat maupun petugas.
Jika ditemukan pelaku yang membawa senjata tajam, melakukan penyerangan atau diduga menjadi provokator, petugas dapat melakukan pengamanan dan menyerahkan penanganannya kepada fungsi Reserse Kriminal untuk proses hukum lebih lanjut.
Setelah situasi dinyatakan terkendali, personel Brimob melakukan konsolidasi dan pengecekan kekuatan.
Pengamanan selanjutnya dapat diserahkan kembali kepada kepolisian kewilayahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan.
Komandan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, Kompol Laode Rusli, menjelaskan bahwa secara struktur komando, Brimob memiliki mekanisme tersendiri dalam pengerahan pasukan.
“Brimob itu punya SOP tersendiri untuk turun ke lokasi bentrok atau kekacauan. Brimob itu atasan langsungnya adalah Kapolda. Jadi kalau berbicara SOP, Brimob hanya bisa turun ke lokasi kalau perintah Kapolda,” jelas Laode Rusli.
Namun, dalam praktik di lapangan, khususnya ketika kondisi sudah benar-benar kacau dan tidak terkendali, personel Brimob yang berada di sekitar lokasi dapat melaporkan situasi tersebut kepada komandannya untuk kemudian dilakukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Mantan Komandan Detasemen Gegana Brimob Polda Sulsel itu mengatakan, dirinya terkadang mengambil inisiatif untuk mengerahkan personel apabila mendapatkan laporan langsung dari anggota Brimob yang berada di lapangan mengenai kondisi yang sudah tidak terkendali.
“Kalau sudah ada laporan dari anggota kita di lapangan bahwa lokasi benar-benar kacau dan tidak terkendali, terkadang kita mengambil inisiatif untuk menurunkan personel,” ujarnya.
Menurut perwira dengan pangkat satu bunga di pundak tersebut, Brimob tetap merupakan bagian dari institusi Polri sehingga koordinasi dengan satuan kewilayahan menjadi hal penting dalam setiap penanganan gangguan keamanan.
Khusus wilayah Luwu Raya yang menjadi wilayah perbantuan Batalyon D Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, koordinasi antara Polres dan Brimob juga dapat dilakukan secara langsung ketika situasi keamanan membutuhkan tambahan kekuatan.
“Brimob itu adalah bagian dari Polri. Khusus untuk wilayah Luwu Raya yang merupakan wilayah dari Batalyon D Brimob Polda Sulsel, Kapolres biasanya menelpon langsung ke saya untuk meminta bantuan agar turun ke lokasi melakukan pengamanan jika situasi mulai tidak terkendali,” kata Laode.
Dengan demikian, kehadiran Brimob di lokasi bentrokan bukan berarti pasukan tersebut dapat dikerahkan secara sembarangan.
Setiap pengerahan tetap mempertimbangkan tingkat ancaman, kebutuhan kekuatan, koordinasi komando serta kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
Kehadiran Brimob pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap kepolisian kewilayahan ketika gangguan keamanan telah meningkat dan membutuhkan kemampuan serta kekuatan yang lebih besar untuk mengendalikan situasi.
Masyarakat juga diimbau tidak mendekati lokasi bentrokan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Informasi mengenai situasi keamanan sebaiknya disampaikan kepada aparat kepolisian agar dapat segera dilakukan penanganan sesuai prosedur. (*)