IDEAtimes.id, MAKASSAR – Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin merespons terkait penunjukan sebagai pelaksana tugas sebagai Bupati usai Husniah Talenrang ditetapkan tersangka.
Husniah Talenrang selaku Bupati Gowa ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG, Jumat, (25/9).
Penetapan tersangka dilakukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri setelah melakukan serangkaian penyidikan.
Darmawangsyah saat dihubungi mengatakan, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri terkait penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati.
“Kita serahkan saja keputusan ke Mendagri dan bagaimana petunjuk Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.” Kata Wabup Gowa, Sabtu, (26/9).
“Yang jelas bagaimanapun kondisinya pemerintahan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.” tambahnya.
Sekretaris Gerindra Sulsel itu juga menegaskan selama ini pemerintahan di Kabupaten Gowa berjalan dengan baik.
Meski demikian, ia tak menampik ada sedikit gangguan saat adanya mutasi atau pergeseran pejabat.
“Selama ini Pemerintahan berjalan baik hanya kemarin sedikit ada guncangan krn ada pergeseran di lingkup ASN, itupun antara bupati dan ASN yg di non aktifkan saja.” tutupnya.
Gubernur Sulsel Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Jalan
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman memastikan roda pemerintahan Kabupaten Gowa tetap berjalan menyusul penetapan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.
Andi Sudirman mengatakan, langkah selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, mekanisme pengisian kepemimpinan akan mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu Wakil Bupati menjalankan roda pemerintahan sementara hingga proses administrasi untuk penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.
“Kapolda Sulsel telah menyampaikan terkait penetapan tersangka Ibu Bupati Gowa. Secara regulasi Wakil Bupati mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan hingga ada penetapan Plt. Hal ini karena pemerintahan tetap harus berjalan,” ujar Andi Sudirman kepada media, Sabtu (26/9/2026).
Ia menyampaikan, proses hukum terhadap kepala daerah merupakan ranah aparat penegak hukum.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap harus memastikan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak terganggu akibat dinamika tersebut.
Andi Sudirman berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, menjaga pelayanan publik, serta memastikan program pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kita berharap seluruh jajaran pemerintahan tetap fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintahan harus tetap berjalan sampai ada penetapan pelaksanaan tugas,” pungkasnya. (NP)