IDEAtimes.id, MAKASSAR – Sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap keberadaan Konsulat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, beredar di sejumlah ruas jalan, Rabu (30/9/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, spanduk tersebut terlihat di beberapa lokasi, di antaranya ruas jalan menuju Tol Reformasi (jembatan flyover) Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Racing Center di depan Kampus Universitas Fajar, Jalan Jenderal Soedirman di sekitar pagar Monumen Mandala, serta Jalan Rusa yang berada di sekitar kawasan Asrama Papua.
Salah satu spanduk yang terpasang di kawasan jembatan flyover, Jalan Urip Sumoharjo Km 4, bertuliskan:
“Separatis = KNPB, Warga Makassar menolak organisasi ilegal yang anti NKRI.”
Sementara spanduk yang terpasang di depan Kampus Universitas Fajar, Jalan Racing Center, memuat tulisan:
“KNPB Konsulat Makassar… Harus Diusir..!!! Warga Makassar Menolak Segala Aktivitas KNPB.”
Penolakan serupa juga terlihat di kawasan Monumen Mandala. Spanduk tersebut bertuliskan:
“KNPB adalah separatis, Masyarakat Makassar menolak keberadaan KNPB Konsulat Makassar.”
Sedangkan spanduk yang terpasang di Jalan Rusa memuat tulisan:
“KNPB = OPM, Pemecah belah NKRI, Usir dari Tanah Sulawesi, Papua bagian dari NKRI.”
Beredarnya spanduk tersebut terjadi setelah sebelumnya aksi yang melibatkan KNPB Konsulat Indonesia bersama sejumlah organisasi mahasiswa Papua dan kelompok solidaritas di Makassar diwarnai kericuhan.
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (15/8/2026), ketika massa aksi yang mengusung isu “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” hendak menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Sejumlah kelompok masyarakat menghadang laju massa aksi yang disebut membawa isu terkait Papua dan OPM.
Koordinator lapangan aksi, Niswan Wanimbo, mengatakan massa aksi sebelum bergerak menuju lokasi tujuan terlebih dahulu berkumpul di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan IV Makassar.
Menurut Niswan, massa mulai melakukan long march sekitar pukul 09.10 WITA dengan membawa spanduk dan poster serta menyampaikan orasi sepanjang perjalanan.
“Sekitar pukul 10.30 WITA terjadi bentrok atau kericuhan antara massa aksi dan kelompok masyarakat. Massa kami kemudian mendapatkan pengawalan polisi setelah dilakukan negosiasi,” kata Niswan Wanimbo kepada media.
Ia mengatakan massa tetap berupaya menjaga agar aksi berlangsung damai dan terkonsolidasi.
Setelah dilakukan komunikasi dengan aparat keamanan, massa kemudian diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.
Massa tiba di depan kantor tersebut sekitar pukul 10.47 WITA. Setelah dilakukan negosiasi dengan pihak kantor, massa diperbolehkan menyampaikan aspirasi di depan kantor dengan ketentuan berkumpul dalam satu titik dan mengikuti arahan satu komando. (*)