Kamis, November 19, 2026

Kuasa Hukum Bupati Gowa Bantah Klarifikasi PA Sungguminasa : Ada Bukti Resi dan Foto Penerimaan Surat

Terkait

IDEAtimes.id, GOWA — Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, S.H., membantah klarifikasi Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak pernah diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menurut Adhi Bintang, pihaknya justru memperoleh informasi dan bukti awal yang menunjukkan adanya pengiriman surat dari Mahkamah Agung kepada Bupati Gowa melalui layanan PT Pos Indonesia, dan dalam proses pengirimannya terdapat persoalan yang perlu dijelaskan secara terang.

“Kami selaku kuasa hukum Bupati Gowa sejak awal menerima informasi bahwa surat dari Mahkamah Agung telah dikirimkan kepada Bupati Gowa melalui Kantor Pos Sungguminasa. Pihak Pos kemudian memberikan kepada kami bukti resi pengiriman berkas sekaligus bukti foto penerimaan surat tersebut,” ujar Adhi Bintang, Rabu, (07/10).

Adhi menjelaskan, berdasarkan bukti yang diperlihatkan kepada pihaknya, surat tersebut tercatat diterima oleh seseorang bernama Andi Eka, dengan alamat Jalan Masjid Raya Nomor 25, Sungguminasa.

Yang menjadi persoalan, lanjutnya, alamat tersebut menurut pihaknya berkesesuaian dengan alamat Pengadilan Agama Sungguminasa.

“Dari bukti yang kami terima, terdapat nama penerima, alamat, serta dokumentasi foto penerimaan surat. Alamat Jalan Masjid Raya Nomor 25 Sungguminasa tersebut berkesesuaian dengan alamat Pengadilan Agama Sungguminasa. Karena itu, kami memiliki dasar untuk menduga bahwa surat tersebut memang telah diarahkan atau diserahkan oleh pihak Pos ke alamat tersebut,” jelasnya.

Klarifikasi Tidak Menghapus Persoalan

Adhi Bintang menegaskan, klarifikasi Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan tidak pernah menerima surat tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan.

Menurutnya, justru terdapat pertanyaan mendasar yang harus dijawab, yakni siapa sebenarnya penerima surat, di mana surat tersebut diserahkan, mengapa nama dan alamat tersebut tercatat dalam sistem pengiriman, serta bagaimana surat yang berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Agung dapat berakhir pada alamat yang disebutkan dalam bukti pengiriman.

Adhi menyebut pihaknya memperoleh informasi dan bukti tersebut dari pihak terkait pada 2 Oktober 2026.

“Kami menghormati klarifikasi Pengadilan Agama Sungguminasa. Tetapi kami juga memiliki bukti yang diperlihatkan kepada kami. Karena itu, persoalan ini tidak bisa kemudian dianggap selesai hanya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak pernah menerima surat tersebut. Justru harus dicari tahu bagaimana surat itu dikirim, kepada siapa diserahkan dan apa yang terjadi setelah itu,” tegasnya.

Dampaknya Dinilai Sangat Fatal

Adhi Bintang menilai persoalan ini bukan sekadar persoalan administrasi pengiriman surat biasa.

Sebab, surat tersebut berkaitan dengan proses hukum yang memiliki konsekuensi sangat serius terhadap kedudukan dan hak-hak hukum Bupati Gowa.

“Efek dari persoalan ini sangat fatal bagi klien kami. Ini bukan sekadar surat biasa yang terlambat atau salah alamat. Kalau benar terdapat surat dari Mahkamah Agung yang seharusnya sampai kepada Bupati Gowa tetapi kemudian tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka tentu ada hak hukum klien kami yang berpotensi terdampak,” kata Adhi.

Menurutnya, apabila benar terdapat kelalaian dalam proses pengiriman, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan tidak boleh berhenti hanya pada permintaan maaf.

Akan Tempuh Langkah Hukum

Adhi Bintang juga menanggapi keterangan PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan bentuk kelalaian.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut dan menilai kelalaian yang berdampak pada proses hukum tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan biasa.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Kalau memang sebagaimana disampaikan PT Pos Indonesia bahwa ini merupakan kelalaian, maka kelalaian tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan karena akibatnya sangat serius. Tidak bisa kemudian dianggap sebagai kejadian biasa,” ujarnya.

Karena itu, pihak kuasa hukum Bupati Gowa tengah mempersiapkan langkah hukum untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa tersebut dapat diperiksa secara objektif.

“Kami akan menempuh langkah hukum, baik secara pidana maupun perdata, apabila berdasarkan pemeriksaan bukti dan fakta ditemukan adanya perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum serta menimbulkan kerugian bagi klien kami,” tegas Adhi Bintang.

Ia menambahkan, pihaknya akan meminta agar seluruh bukti terkait pengiriman surat tersebut, mulai dari resi, data sistem pengiriman, identitas penerima, alamat tujuan, dokumentasi foto, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengantaran, dapat diperiksa secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin menuduh pihak tertentu. Tetapi kami meminta agar fakta ini dibuka secara terang. Siapa yang menerima, di mana surat itu diserahkan, mengapa bisa tercatat demikian, dan apa yang terjadi terhadap surat tersebut harus dijelaskan. Karena yang dipertaruhkan adalah hak hukum seseorang,” tutup Adhi Bintang, S.H. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...
Terkait
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...

Berita Lainnya