IDEAtimes.id, JAKARTA – Sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 kembali menjadi sorotan setelah unggahan lamanya di media sosial viral.
Dalam unggahan di akun media sosial resminya pada 13 Oktober 2015, Prabowo menyoroti dampak kabut asap yang saat itu merugikan masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia.
Prabowo menyampaikan usulan agar kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penanganan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Demi mengatasi kabut asap yang terus merugikan sebagian rakyat Indonesia, saya menyarankan untuk menaikkan status tersebut menjadi bencana nasional,” tulis Prabowo dalam unggahan tersebut, dikutip, Selasa, (13/10).
Selain mendorong peningkatan status bencana, Prabowo juga mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang berfokus pada penanganan bencana alam.
Ia mencontohkan penggunaan teknologi satelit di Rusia untuk mendeteksi titik-titik api sehingga kebakaran hutan dapat dicegah sejak dini.
Prabowo turut menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan.
Ia meminta aparat berani melakukan investigasi agar para pelaku mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan.
Unggahan tersebut kembali menarik perhatian publik di tengah informasi mengenai kabut asap yang disebut melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Prabowo Sudah Menjabat Presiden, Bagaimana Penanganannya ?
Presiden Prabowo Subianto baru saja memimpin rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Turut hadir Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah serta Pangdam & Kapolda kedua provinsi tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa dalam rapat tersebut, dilaporkan sejumlah perkembangan dan langkah penanganan karhutla.
Seskab Teddy mengatakan berdasarkan laporan Kepala BNPB, di 6 provinsi paling terdampak karhutla masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang dalam proses pemadaman.
“Saat ini fokus utama tertuju pada 2 provinsi yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan,” ujar Seskab Teddy.
Selain itu, Seskab Teddy menyebut operasi darat juga didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Selain operasi darat, Seskab Teddy juga mengatakan bahwa operasi udara juga dilakukan dalam mempercepat pemadaman api.
“Operasi udara melalui water bombing di sejumlah wilayah juga terus dilakukan untuk mempercepat pemadaman,” imbuh Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menyebut kondisi saat ini di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” pungkas Seskab Teddy. (*)