IDEAtimes.id, MAKASSAR – Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) menyoroti kendala perizinan yang dihadapi pelaku usaha tempat hiburan malam (THM) di Kota Makassar.
Sejumlah pengusaha mengaku telah mengajukan permohonan izin, tetapi prosesnya belum kunjung rampung.
Hal itu disampaikan oleh, Ketua Umum APIH, Hasrul Kaharuddin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi A DPRD Kota Makassar bersama pelaku usaha hiburan malam, Kamis (15/10/2026).
Menurut Hasrul, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena pengusaha pada dasarnya ingin menjalankan bisnis sesuai aturan.
Namun, proses pengurusan izin yang belum tuntas membuat mereka menghadapi ketidakpastian.
“Memang ya sebenarnya kalau bicara dengan izin, Pemerintah Kota Makassar atau pelaku usaha ini sebenarnya mau sekali urus izinnya semua. Cuman memang agak terbatas biasanya bahwa kami sudah izin cuman masih digantung terus sama dinas-dinas,” katanya kepada Tribun-Timur.com di lokasi.
Ia menduga salah satu faktor yang memengaruhi proses perizinan tersebut berkaitan dengan kebijakan moratorium dari Gubernur Sulawesi Selatan yang, menurutnya, belum dicabut.
Selain itu, Hasrul menyebut kewenangan penerbitan izin tempat hiburan malam kini banyak berada di tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Yang baru-baru yang tadi dijelaskan sama PTSP bahwa semua kewenangan izin THM itu kebanyakan diambil alih sama Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Hasrul mengungkapkan, RDP yang digelar Komisi A DPRD Makassar menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala perizinan yang mereka hadapi.
Dalam pertemuan tersebut, sekitar 43 outlet tempat hiburan malam hadir untuk mempertanyakan berbagai persoalan terkait pengurusan izin.
Menurutnya, forum tersebut penting agar pemerintah dan pelaku usaha dapat berkomunikasi secara terbuka untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini menghambat proses perizinan.
“Nah, kami sangat mendukung langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan DPRD untuk memanggil, mendengar keluh kesah dari pelaku usaha,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Arul itu menegaskan, APIH siap menjembatani komunikasi antara pengusaha, DPRD, dan pemerintah agar tidak ada lagi kesalahpahaman dalam proses pengurusan izin.
Ia berharap persoalan perizinan dapat diselesaikan melalui koordinasi yang jelas, sehingga pengusaha mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dan instansi yang berwenang menerbitkan izin.
“Kalau kami dari asosiasi ya murni selalu membantu, menjembatani para pelaku usaha dengan anggota DPRD dengan pemerintah bagaimana supaya tidak ada lagi main kucing-kucingan antara pelaku usaha dengan pemerintah dalam artian urusan izin,” jelasnya.
Di sisi lain, Arul tidak menampik adanya tempat hiburan malam yang tetap beroperasi meskipun masa berlaku izinnya telah berakhir.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar persoalan perizinan tidak terus berlarut-larut.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan pelaku usaha sama-sama terbuka dalam menyelesaikan persoalan administrasi serta memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.
“Karena kan sudah ada yang sudah berakhir masa izinnya, tapi namun usahanya tetap jalan,” kata dia.
Ia juga meminta dinas terkait memberikan kejelasan mengenai proses perizinan, terutama bagi pengusaha yang telah mengajukan permohonan tetapi belum mendapatkan kepastian.
Menurut Hasrul, Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat memfasilitasi pelaku usaha sesuai kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Jika penerbitan izin menjadi kewenangan pemerintah provinsi, koordinasi antarpemerintah juga diperlukan agar pengusaha mendapatkan kejelasan mengenai prosedur yang harus ditempuh.
Arul turut menyoroti kontribusi sektor hiburan malam terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, khususnya melalui pembayaran pajak.
Ia menilai penyelesaian persoalan perizinan penting bukan hanya bagi keberlangsungan usaha, tetapi juga untuk mendukung penerimaan daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dengan pengusaha agar kegiatan usaha dapat berjalan secara legal dan kewajiban perpajakan tetap terpenuhi.
“Karena kita ketahui bahwa PAD pendapatan daerah tertinggi juga salah satunya itu adalah pajak THM yang ada di Kota Makassar ini,” ujarnya.
Arul berharap pemerintah tetap terbuka terhadap pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan, dengan tetap mengedepankan aturan dan kewenangan setiap instansi.
“Jadi mungkin ya kalau pemerintah Kota Makassar, welcome pasti tapi mungkin sesuai dengan tupoksinya dinas masing-masing,” jelasnya. (*)