IDEAtimes.id, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengecam keras munculnya opini yang mengaitkan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menilai, tudingan yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk Said Didu dalam sebuah siniar (podcast), merupakan opini tendensius yang berpotensi menggiring persepsi publik tanpa didukung bukti yang jelas.
Ia pun meminta semua pihak tidak memanfaatkan situasi yang tengah menjadi keprihatinan bangsa untuk membangun sensasi maupun kepentingan politik tertentu.
Menurut Idrus, menghubungkan kedekatan Bahlil dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai indikasi keterlibatan dalam kasus penyadapan merupakan cara berpikir yang keliru.
“Saya yakin, bahkan haqqul yakin, bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang,” tegas Idrus, Minggu, (08/11).
Ia mengingatkan bahwa kedekatan personal maupun komunikasi politik dengan seseorang tidak serta-merta menunjukkan kesamaan kepentingan ataupun keterlibatan dalam tindakan tertentu.
“Kedekatan fisik tidak secara serta-merta berarti secara ideologis dan visi sama. Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi,” ujarnya.
Idrus juga menegaskan bahwa Bahlil merupakan kader yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia aktivisme dan politik.
Kini, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil dinilainya tetap berpegang pada ideologi partai yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Idrus secara khusus menyoroti pernyataan Said Didu dalam podcast Forum Keadilan TV yang dinilainya telah menggiring opini publik dengan menghubungkan posisi politik Bahlil, kedekatannya dengan sejumlah tokoh, serta dugaan kriminalisasi dan penyadapan.
“Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini masih saja berkubang dalam sensasi murahan,” kritiknya.
Ia juga mempertanyakan penggunaan kata “diduga” dalam membangun sebuah tudingan.
Menurutnya, meskipun dibungkus dengan istilah dugaan, sebuah pernyataan tetap dapat berdampak serius terhadap reputasi seseorang ketika tersebar luas di tengah masyarakat.
“Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke mana-mana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran,” jelasnya.
Idrus kemudian mengingatkan agar dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak dijadikan bahan untuk menciptakan kegaduhan politik baru.
Menurutnya, dugaan tindakan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang harus diusut secara objektif oleh aparat penegak hukum.
“Jangan bermain di air keruh. Jangan mencari sensasi baru, jangan menangguk popularitas di tengah keprihatinan yang sedang melanda kita semua. Berhentilah mengulang kebiasaan mengaduk air keruh. Percayalah, di air keruh tak akan ada ikan besar. Yang ada, Bapak sendiri akan belepotan lumpur,” tegas Idrus.
Bahlil Siap Tempuh Jalur Hukum
Di tengah polemik tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya juga telah menyatakan kesiapannya menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya terlibat dalam kasus penyadapan.
Bahlil bahkan menantang pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut agar membuktikan pernyataannya.
“Kalau memang itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Kalau tidak, saya akan proses secara hukum,” tegas Bahlil.
Ia juga memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang menudingnya untuk memberikan klarifikasi sebelum langkah hukum ditempuh.
Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut nama baik pribadi, tetapi juga kehormatan Partai Golkar.
Sementara itu, Idrus menilai Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil saat ini tengah berkonsentrasi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Ia menegaskan, dukungan Golkar terhadap pemerintahan Prabowo tidak akan berubah hanya karena munculnya polemik dan tudingan yang menyeret nama partai.
Menurut Idrus, keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode pertama juga menjadi landasan bagi Golkar untuk melanjutkan dukungan pada periode kedua 2029–2034.
Karena itu, ia meminta agar persoalan dugaan penyadapan tidak berkembang menjadi pengadilan opini yang justru mengaburkan substansi penegakan hukum.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah proses itu berjalan dan kita awasi bersama, bukan malah seakan-akan kita sendiri yang melakukan peradilan di luar,” katanya.
Diketahui, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Rabu (4/11/2026) telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar kepala negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.
Presiden, kata Prasetyo, telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menutup pernyataannya, Idrus kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri, menjaga solidaritas, serta tidak membangun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
“Menuduh dan memfitnah itu sesungguhnya warna lain dari sebuah kejahatan politik. Itu karakter berpikir yang tidak menyertakan dasar moralitas,” pungkasnya. (*)