Jumat, November 20, 2026

Anak 16 Tahun di Sulsel Diduga Jadi Korban Kekerasan Oknum Polisi, LBH Anak Rakyat Desak Transparansi

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kasus dugaan pengeroyokan terhadap Muh. Randi Putra Pratama (16), remaja asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, kini mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Anak Rakyat.

Randi bersama orang tuanya mendatangi Posko Aspirasi Anak Rakyat milik Rudianto Lallo, Anggota Komisi III DPR RI.

Kedatangan mereka diterima tim hukum LBH Anak Rakyat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus meminta pendampingan atas dugaan kekerasan yang dialaminya.

Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban didampingi Zul Majjaga, S.H., M.H., dan Illank Radjab, S.H. Mereka memaparkan kronologi peristiwa dugaan pengeroyokan yang terjadi pada 7 November 2026 di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Menurut keterangan keluarga, dugaan pengeroyokan tersebut melibatkan sejumlah anggota kepolisian yang disebut berjumlah delapan orang.

Randi juga menyampaikan pengakuannya terkait perlakuan yang dialaminya setelah peristiwa tersebut. Ia mengaku sempat ditahan di Polres Bantaeng selama satu hari.

Bahkan, menurut pengakuan Randi, saat berada di depan pos Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dirinya diduga dipaksa oleh seorang anggota polisi untuk mengakui bahwa luka serius pada wajahnya merupakan akibat kecelakaan lalu lintas.

Namun, Randi mengaku menolak memberikan pengakuan tersebut karena merasa luka yang dialaminya bukan akibat kecelakaan.

Ia juga mengaku kembali mengalami pemukulan setelah tetap tidak mengakui hal tersebut, sebelum akhirnya ditempatkan dalam tahanan.

Pengakuan tersebut kini menjadi salah satu bagian yang akan didalami tim hukum LBH Anak Rakyat, terutama terkait dugaan perlakuan terhadap korban setelah peristiwa pengeroyokan.

Illank Radjab : Jangan Jadikan Anak Korban Kekuasaan dan Kekerasan

Illank Radjab, S.H., yang turut mendampingi keluarga korban, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman terhadap dugaan tindakan kekerasan yang dialami Randi.

Ia menegaskan, kasus tersebut harus mendapat perhatian serius karena korban masih berusia 16 tahun dan merupakan anak yang memiliki hak atas perlindungan khusus.

“Ini bukan persoalan sepele. Randi masih anak di bawah umur. Jika benar seorang anak mengalami pengeroyokan, kemudian mendapatkan tekanan untuk mengakui bahwa luka-lukanya merupakan akibat kecelakaan, bahkan kembali mengalami pemukulan, maka ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh ditoleransi,” tegas Illank.

Menurutnya, aparat kepolisian seharusnya hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak.

“Seragam kepolisian adalah simbol pengabdian dan perlindungan, bukan alat untuk menekan, mengintimidasi, apalagi melakukan kekerasan. Kami meminta seluruh dugaan ini dibuka secara terang. Jangan sampai seorang anak kehilangan haknya hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.

Illank juga meminta Kapolres Bantaeng dan Propam Polda Sulawesi Selatan agar tidak menganggap persoalan tersebut sebagai perkara biasa.

Ia mendesak seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan keluarga untuk diperiksa secara objektif, transparan, dan profesional.

LBH Anak Rakyat Beri Atensi Serius

Sementara itu, Nur Farjrin, S.H., selaku tim hukum LBH Anak Rakyat yang menerima pengaduan korban, menegaskan pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut.

Pengaduan keluarga akan dipelajari dan didalami secara hukum, termasuk keterangan langsung korban, kronologi kejadian, dokumen medis, serta laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian dan Propam.

“LBH Anak Rakyat akan memberikan atensi serius terhadap pengaduan ini. Korban masih berusia 16 tahun. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi perhatian utama. Kami akan mendalami seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan keluarga untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Nur Farjrin.

Ia menilai dugaan kekerasan terhadap anak, terlebih apabila disebut melibatkan aparat penegak hukum, harus mendapatkan penanganan objektif dan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.

LBH Anak Rakyat juga menyatakan akan mengawal pemenuhan hak korban atas perlindungan, pemulihan medis, serta kepastian hukum.

Korban Mengalami Luka pada Mata dan Wajah

Berdasarkan kronologi yang disampaikan keluarga, peristiwa bermula pada Sabtu, 7 November 2026, ketika Randi berkumpul bersama sejumlah temannya di Kampung Kayangan, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Saat itu, salah seorang temannya bernama Dian meminta kunci sepeda motor milik Randi. Dian kemudian diduga menggunakan kendaraan tersebut berkeliling di wilayah Kota Bantaeng sambil menggeber-geber motor.

Setelah kembali, Dian disebut mengakui telah menggunakan sepeda motor tersebut. Kendaraan itu kemudian diduga ditinggalkan atau disimpan di sekitar sebuah lorong.

Randi yang hendak mengambil sepeda motornya kemudian mendatangi lokasi. Namun, menurut keterangan keluarga, di lokasi tersebut telah terdapat sejumlah anggota kepolisian.

Keluarga menduga kehadiran aparat berkaitan dengan aktivitas Dian sebelumnya yang menggunakan sepeda motor milik Randi.

Randi disebut tidak mengetahui secara jelas persoalan yang sedang terjadi. Namun, menurut keterangan keluarga, korban diduga mengalami tindakan kekerasan ketika berada di lokasi.

Tidak lama kemudian, sekitar lima orang lainnya yang diduga anggota Polres Bantaeng disebut datang dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban.

Keluarga menyebut total terdapat delapan anggota polisi yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Dua nama yang disebut dalam pengaduan keluarga yakni Nandar dan Taufik, yang diduga merupakan anggota Intel Polres Bantaeng.

Identitas, status keanggotaan, serta keterlibatan masing-masing pihak masih perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan resmi.

Akibat kejadian tersebut, Randi mengalami luka serius pada bagian wajah dan mata.

Dokumen pemeriksaan medis JEC Eye Hospitals and Clinics Makassar tertanggal 10 November 2026 mencatat korban mengalami trauma pada mata kanan, disertai luka pada kelopak mata dan bagian sekitar mata.

Dokumen tersebut juga mencantumkan kemungkinan traumatic optic neuropathy atau gangguan saraf optik akibat trauma yang belum dapat disingkirkan.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran keluarga terhadap dampak jangka panjang, termasuk kemungkinan gangguan penglihatan. Kepastian mengenai kondisi dan prognosis korban tetap memerlukan penjelasan medis dari dokter yang menangani.

Ibu Korban Sudah Melapor ke Polisi dan Propam

Ibu korban, Sukaena Asis, sebelumnya telah melaporkan dugaan penganiayaan yang dialami anaknya ke Polres Bantaeng pada 10 November 2026.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/295/XI/2026/SPKT/Polres Bantaeng/Polda Sulawesi Selatan. Dalam dokumen laporan, perkara tersebut dicatat sebagai dugaan tindak pidana penganiayaan yang merujuk pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain laporan melalui SPKT, keluarga juga telah menyampaikan pengaduan melalui kanal Propam Polri.

Pengaduan tersebut tercatat dengan nomor tiket DB17-2796-20261117.

Langkah itu dilakukan keluarga untuk meminta pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam peristiwa yang menimpa korban.

Keluarga Minta Pengusutan Transparan

Dengan diterimanya pengaduan oleh LBH Anak Rakyat, keluarga berharap pendampingan hukum dapat memperkuat upaya memperoleh keadilan bagi Randi.

Mereka meminta seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa, saksi-saksi dimintai keterangan, kronologi kejadian diungkap secara utuh, serta bukti medis dan bukti lainnya menjadi bagian dari proses penyelidikan.

Keluarga juga berharap Kapolres Bantaeng, Propam Polda Sulawesi Selatan, serta pihak terkait segera memberikan penjelasan dan memastikan seluruh dugaan tersebut ditangani secara profesional.

Apabila penanganan perkara tidak berjalan transparan atau tidak memberikan kepastian, keluarga menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI untuk meminta perhatian dan pengawasan.

Keluarga berharap keadilan dapat ditegakkan, kondisi korban mendapat perhatian serius, dan seluruh dugaan yang dilaporkan dapat diungkap melalui proses hukum yang transparan, profesional, serta tidak pandang bulu.

Sebab, perlindungan terhadap anak bukan sekadar slogan.

Ketika seorang anak diduga menjadi korban kekerasan, negara dan institusi penegak hukum wajib memastikan hak-haknya terlindungi serta keadilan benar-benar ditegakkan. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Bupati Jawab Tujuh Fraksi DPRD Luwu, Infrastruktur dan Pertanian Jadi Prioritas APBD 2027

IDEAtimes.id, LUWU – Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas tujuh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu...
Terkait
Terkini

Bupati Jawab Tujuh Fraksi DPRD Luwu, Infrastruktur dan Pertanian Jadi Prioritas APBD 2027

IDEAtimes.id, LUWU – Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas tujuh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Luwu...

Berita Lainnya