Selasa, Juli 21, 2026

Luthfi Mutty Respons Surat Bawahan Bupati Lutra Soal Tunjangan Profesi Guru, Sebut Bentuk “Ketololan”

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASAR – Mantan Bupati Luwu Utara Luthfi Andi Mutty merespons surat pernyataan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Baharuddin Nurdin.

Respons tersebut menyusul usai Baharuddin menulis surat pernyataan yang menyatakan tunjangan profesi guru tahun anggaran 2024 tidak akan menyebrang ke tahun 2025.

Melalui akun facebook miliknya, Lutfi mengatakan jika Tunjangan Profesi Guru itu sifatnya mandatori.

yang artinya kata dia wajib dibayarkan karena dananya disediakan dan sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke kas daerah.

“Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) hanyalah juru bayar. Maka dengan alasan dan dalih apapun juga, Surat Pernyataan yang dibuat oleh BUD itu bukan saja keliru tapi juga sebuah bentuk ketololan.” tulis Lutfi dikutip, Rabu, (1/1/2025).

“Saya tidak tahu apakah sekda selaku Ketua TAPD sdh melakukan rapat internal dengan TPAD menyikapi terbitnya Surat Pernyataan itu. Jika belum maka ini juga suatu bentuk ketololan.”tegasnya.

WhatsApp Image 2025 01 01 at 01.24.38 4a430d6b
Tangkapan layar Surat Pernyatan BUD Luwu Utara (Foto/Ist)

Mantan anggota DPR RI itu juga mempertanyakan apakah Kepala BPKD telah mendapat panggilan dari DPRD Luwu Utara sebelum surat terbit.

“Saya juga tidak tidak tahu, apakah komisi terkait keuangan di DPRD Lutra sudah memanggil kepala BPKD untuk menanyakan alasan tunjangan profesi guru tidak dibayar sehingga terbit surat pernyataan dimaksud. Jika belum, maka ini juga bentuk ketololan.” katanya.

“Terakhir, apakah bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sudah menganulir Surat pernyataan ini. Jika belum, maka ini juga bentuk ketololan. Semoga bupati mendatang tidak lagi memelihara orang2 tolol yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi utk duduk pada suatu jabatan tertentu.” tandas dia. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...
Terkait
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...

Berita Lainnya