IDEAtimes.id, MAKASSAR – Rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam acara Silaturahmi Regional (Silatreg) KAHMI Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar, memicu gelombang penolakan dari organisasi LASKAR.
Lembaga Study Hukum dan Advokasi (LASKAR) menilai kehadiran Raja Juli berpotensi menjadi ajang pencitraan politik dan mencederai marwah Kota Makassar.
Mereka bahkan mengancam akan memblokade seluruh akses menuju rujab jika kegiatan tetap dilaksanakan.
Ketua Harian LASKAR, Ilyas Maulana, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi untuk menyiapkan aksi massa sebagai bentuk penolakan terbuka.
“Kami menolak kehadiran Menteri Raja Juli di Makassar. Kehadirannya kami anggap sebagai bentuk intervensi politik terselubung di ruang kekuasaan lokal. Rujab Wali Kota bukan tempat untuk legitimasi politik nasional yang busuk,” tegas Ilyas dalam pernyataannya, Kamis (9/10).
Soroti Kontroversi Raja Juli
LASKAR juga menyinggung rekam jejak Raja Juli yang sempat menuai sorotan publik.
Nama Raja Juli pernah menjadi perbincangan setelah foto dirinya bermain domino bersama seorang tersangka kasus pembalakan liar viral di media sosial.
Meski Raja Juli membantah mengetahui status hukum lawan mainnya, Laskar menilai hal itu menunjukkan lemahnya kepekaan moral seorang pejabat negara.
“Bagaimana publik bisa percaya pada komitmen lingkungan seorang menteri yang santai bermain domino dengan tersangka pembalakan liar? Kami tidak butuh pejabat pencitraan yang datang membangun citra di atas penderitaan rakyat dan kehancuran hutan,” ujar Ilyas dengan nada keras.
Desak Wali Kota Tinjau Ulang Agenda
Lebih lanjut, Ilyas menilai Wali Kota Makassar turut bertanggung jawab karena memberikan ruang resmi bagi kegiatan tersebut.
Menurutnya, rumah jabatan wali kota merupakan simbol kekuasaan publik yang semestinya dijaga netralitasnya dari kepentingan politik.
“Kami akan palang jalan menuju rujab bukan karena membenci tamu, tetapi karena kami tidak mau rumah jabatan rakyat dijadikan panggung politik pencitraan. Jika Wali Kota tidak membatalkan acara ini, kami anggap dia bagian dari skenario pencitraan murahan,” tegasnya.
Rencana Aksi dan Seruan Moral
LASKAR berencana menggelar blokade simbolik di sepanjang akses menuju rujab Wali Kota Makassar.
Mereka juga menyerukan kepada masyarakat sipil untuk menolak praktik yang mereka sebut sebagai “pencucian reputasi pejabat” di ruang publik.
“Ini peringatan keras! Kami akan datang dengan massa dan suara rakyat. Makassar bukan tempat bersolek bagi pejabat yang tak sensitif terhadap keadilan ekologis dan moral publik,” ujar Ilyas menutup pernyataannya.
KAHMI Sulsel : Agenda Silaturahmi, Bukan Politik
Koordinator Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Sulsel Ni’matullah, menjawab pro-kontra terkait rencana kehadiran Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada silaturahmi regional atau Silatreg se-Sulawesi alumni hijau hitam di Kota Makassar.Layanan Pariwisata Makassar
“Menyangkut Raja Juli, saya salah satu (alumni HMI) yang tidak suka kalau kita sektarian. Terlepas dia alumni LK 1 HMI, dia gak LK 1 pun, tidak masalah kok,” kata Ni’matullah saat ditemui di Hotel Arya Duta, Kota Makassar, Kamis (9/10/2025).
Raja Juli Antoni diundang menyampaikan orasi kebangsaan pada Silatreg KAHMI se-Sulawesi yang dihadiri ratusan alumni HMI di Makassar pada Sabtu (11/10/2025).
Rencana kedatangan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu soroti sejumlah alumni HMI karena dianggap tidak pernah ikut kaderisasi di HMI.
Ni’matullah selaku penanggung jawab Silatreg KAHMI menegaskan bahwa organisasi tersebut terbuka bagi siapa saja.
“Kita ini KAHMI terbuka untuk siapa saja. Tidak muslim pun kita undang. Jadi, jangan kita terlalu sektarian,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Di sisi lain, Koordinator SC Silatreg KAHMI, Muslih menyebut Raja Juli Antoni diundang agar aspirasi persoalan kehutanan di wilayah Sulawesi bisa didengar langsung.
“Mumpung menteri kehutanan itu nanti datang, maka kepentingan-kepentingan masyarakat Sulawesi bisa langsung disampaikan. Ini juga termasuk nantinya kita masukkan dalam Piagam Makassar sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah di Jakarta,” jelas Muslih. (*)
