IDEAtimes.id, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan di Kabupaten Gowa yang menyeret Bupati Gowa, Husniah Talenrang.
Melalui Ketua Bidang PTKP Badko HMI Sulsel, Rafly Tanda, HMI meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri tidak hanya memeriksa pihak yang diduga menerima gratifikasi, tetapi juga menelusuri dan memeriksa pihak-pihak yang diduga menjadi pemberi.
Rafly menyebut pelaku usaha, termasuk ritel yang banyak mengurus PBG, perlu ikut diperiksa apabila diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Jangan hanya Bupati Gowa sebagai penerima yang diperiksa, pemberinya juga harus diperiksa. Ini sudah masuk ranah dugaan gratifikasi,” kata Rafly, Senin (28/9).
Rafly menyebut pelaku usaha, termasuk ritel yang banyak mengurus PBG seperti Indomaret dan perumahan, perlu ikut diperiksa apabila diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Jangan hanya penerima yang dikejar. Pemberinya juga harus diproses. Bukan hanya satu atau dua pelaku usaha,” tegasnya, Senin, (28/9).
Ia menilai penyidik harus bersikap objektif dan transparan dalam mengusut perkara tersebut.
Menurut Rafly, proses hukum tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang, melainkan harus mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik gratifikasi pengurusan PBG.
HMI Sulsel, lanjut Rafly, mengaku akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga seluruh pihak yang diduga terlibat diproses sesuai hukum.
Selain itu, Rafly juga meminta kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang nantinya terbukti terlibat dalam perkara tersebut.
“Kalau memang ada bukti dan datapelaku usaha yang diduga terlibat, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya. (*)