Kamis, November 19, 2026

Konflik Agraria Masyarakat Adat Rante Balla dan PT Masmindo, Anggota DPRD Luwu Diduga Terlibat

Terkait

IDEAtimes.id, JAKARTA — Persoalan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Rante Balla dengan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Selasa (29/9/2026).

Dalam RDPU tersebut, perwakilan masyarakat adat Rante Balla menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari status lahan adat hingga dugaan pembongkaran kuburan leluhur.

Salah satu perwakilan masyarakat adat Rante Balla, Golda Titing, mengatakan masyarakat mempertanyakan perubahan status kepemilikan lahan yang sebelumnya mereka klaim sebagai tanah adat seluas sekitar 52 hektare berdasarkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA).

Menurut Golda, masyarakat adat Rante Balla mempertanyakan bagaimana lahan tersebut kemudian berubah status kepemilikannya.

Dalam penyampaiannya, Golda menyebut nama SPB yang disebutnya sebagai anggota DPRD Luwu.

“Tiba-tiba berubah kepemilikan dari BPN yang diurus oleh SPB, anggota DPRD Luwu,” kata Golda Titing dalam RDPU.

Golda juga menyebut SPB banyak berkomunikasi dengan PT MDA terkait proses pembebasan lahan di wilayah Latimojong.

Pernyataan tersebut disampaikan Golda Titing sebagai keterangan masyarakat adat dalam forum RDPU dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Selain persoalan lahan, masyarakat adat Rante Balla turut mengadukan dugaan pembongkaran dan pengrusakan kuburan leluhur.

Golda Titing mengatakan salah satu makam yang dipersoalkan adalah makam Ne’ Pong Titing.

Menurutnya, lokasi makam tersebut berada di atas gunung dan memiliki nilai yang sangat sakral bagi masyarakat adat Rante Balla.

Ia mengatakan masyarakat sebenarnya telah menyampaikan kesediaan untuk memindahkan makam dengan cara yang baik, namun masyarakat menolak tawaran ganti rugi sekitar Rp2 miliar karena menginginkan kejelasan terlebih dahulu mengenai status tanah adat yang mereka klaim.

“Kuburan leluhur kami dirusak dan dibongkar tanpa izin. Dipindahkan atau dibongkar dengan nilai ganti rugi Rp2 miliar. Kami sampaikan dengan sangat berbesar hati bahwa memindahkan kuburan itu bagi kami Toraja dan Luwu, adalah hal yang sangat sakral,” ujar Golda Titing.

Golda juga menyebut makam tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat adat Rante Balla sehingga menurutnya perlu mendapat perhatian, termasuk kemungkinan statusnya sebagai cagar budaya.

Persoalan yang tidak kalah penting, kata Golda Titing, adalah keberadaan jasad leluhurnya Ne’ Pong Titing setelah makam tersebut dibongkar.

Ia mengaku hingga kini masyarakat adat Rante Balla belum mengetahui secara pasti keberadaan jasad leluhur mereka tersebut.

“Jasad leluhur kami Ne’ Pong Titing sampai saat ini tidak tahu di mana, setelah kuburannya dibongkar,” kata Golda Titing.

Masyarakat adat juga mengadukan penanganan laporan dugaan pengrusakan makam kepada aparat kepolisian.

Golda Titing mengatakan terdapat laporan terkait dugaan pengrusakan makam Ne’ Pong Titing yang sebelumnya ditangani oleh seorang polisi berinisial BE. Namun, menurut Golda, laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut sehingga kemudian dialihkan ke Polda Sulawesi Selatan.

Selain melaporkan dugaan pengrusakan makam, masyarakat juga menyebut telah melaporkan SPB ke Polda Sulawesi Selatan terkait persoalan tersebut.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar laporan masyarakat adat Rante Balla yang saat ini berada di Polda Sulawesi Selatan dipantau perkembangannya.

Ia meminta perkembangan penanganan laporan tersebut dilaporkan kepada Komisi III DPR RI sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

“Yang laporannya di Polda dipantau dan dilaporkan ke Komisi III bagaimana perkembangannya, biar bisa segera kita tindaklanjuti,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa persoalan hukum yang diadukan masyarakat akan menjadi perhatian Komisi III DPR RI dengan meminta pihak-pihak terkait memberikan penjelasan.

“Permasalahan hukumnya kita akan undang pihak terkait,” ujarnya.

Persoalan konflik lahan, dugaan pembongkaran makam leluhur, serta laporan masyarakat adat Rante Balla terhadap pihak-pihak yang disebut dalam RDPU selanjutnya akan menjadi bagian dari tindak lanjut Komisi III DPR RI. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...
Terkait
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...

Berita Lainnya