Kamis, November 19, 2026

Seleksi Lokasi KNMP, HAPPI Sulsel Minta Pemda hingga Perguruan Tinggi Dilibatkan

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Sulawesi Selatan mengingatkan pentingnya proses seleksi lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilakukan secara transparan, akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Ketua HAPPI Sulawesi Selatan, Ir. H. Bachrianto Bachtiar, M.Si., mengatakan penentuan lokasi KNMP perlu melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan yang memahami kondisi spesifik wilayah pesisir dan kepulauan.

Menurut pria yang akrab disapa Opu Anto tersebut, pengalaman pelaksanaan KNMP tahap awal, termasuk pembangunan lokasi pilot di Biak-Numfor, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme seleksi dan perencanaan pada tahap berikutnya.

“Banyak hal memang yang kita perlu bereskan, baik mekanisme perencanaan, koordinasi, dan yang lebih penting pelibatan pemangku kepentingan di daerah,” kata Anto yang juga TA Gubernur Sulsel Bidang Pertanian Perikanan dan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan masyarakat, Kamis, (01/10).

Ia menilai pelaksanaan KNMP pada tahap awal masih menyisakan ruang perbaikan, khususnya terkait kesiapan teknis operasional, penerimaan sosial, dan kelayakan ekonomi kawasan.

Ketiga aspek tersebut, kata Anto, saling berkaitan. Ketersediaan infrastruktur tidak secara otomatis menjamin fasilitas dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Anto juga menilai proses seleksi lokasi pada tahap pertama masih memperlihatkan kuatnya peran pemerintah pusat.

Untuk tahap berikutnya, pola tersebut dinilai perlu dilengkapi dengan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, pihak-pihak di daerah memiliki pengetahuan kontekstual yang tidak selalu dapat tergambarkan melalui data administratif maupun perencanaan dari tingkat pusat.

Karakteristik nelayan, pola produksi, akses pasar, kondisi infrastruktur, kelembagaan lokal, relasi sosial, hingga potensi konflik pemanfaatan ruang merupakan sejumlah aspek yang perlu dipahami sebelum suatu lokasi ditetapkan sebagai kawasan KNMP.

“Karena itu, seleksi lokasi sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kesiapan lahan dan kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan ekosistem sosial dan ekonomi setempat dalam menopang keberlanjutan program,” ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Anto, penting agar KNMP tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi dapat berkembang menjadi ruang pemberdayaan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat nelayan.

Anto berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang konsultasi dan komunikasi yang lebih efektif dalam proses perencanaan KNMP berikutnya.

Pelibatan tersebut, menurutnya, perlu menjangkau berbagai elemen yang memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kepentingan langsung terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta masyarakat pesisir dapat menjadi sumber pengetahuan sekaligus mitra dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan persoalan di setiap wilayah.

Pelibatan berbagai pihak sejak tahap awal juga dinilai dapat membantu membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dikembangkan di wilayah mereka.

“Harapannya ada konsultasi dan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan seluruh elemen di pesisir dan pulau-pulau, termasuk perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat sipil,” ujarnya.

Bagi HAPPI Sulawesi Selatan, transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi lokasi merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan KNMP.

Perencanaan yang berbasis pengetahuan lokal dan membuka ruang partisipasi daerah diharapkan dapat membuat program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dalam jangka panjang. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...
Terkait
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...

Berita Lainnya