IDEAtimes.id, MAKASSAR — Advokat Syamsul Bahri Majjaga, S.H., M.H., mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera menyelidiki dugaan penghinaan terhadap anak penyandang disabilitas,anak dari Fenny Frans, dalam percakapan siaran langsung Instagram yang menuai sorotan publik.
Syamsul meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan penerapan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk berdasarkan disabilitas fisik atau mental.
Menurut Syamsul, berdasarkan transkrip sementara percakapan yang beredar, terdapat sejumlah pernyataan yang diduga mengejek kemampuan anak untuk berbicara, menirukan ekspresi wajah dan gerakan mulutnya, melontarkan ungkapan kasar, hingga mengaitkan kondisi anak tersebut dengan istilah “tumbal kekayaan”.
Perhatian khusus, kata dia, perlu diberikan pada bagian percakapan yang diduga menggeneralisasi anak-anak dengan kondisi serupa sebagai “tumbal kekayaan”.
Rangkaian pernyataan tersebut, menurut Syamsul, perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah dugaan penghinaan hanya ditujukan kepada seorang anak atau telah berkembang menjadi pernyataan yang merendahkan kelompok penyandang disabilitas.
“Saya meminta kepolisian tidak berhenti melihat perkara ini sebagai persoalan penghinaan personal. Ada rangkaian pernyataan yang harus dibuka, diperiksa, dan diuji secara hukum. Ketika kondisi disabilitas seorang anak dijadikan bahan ejekan, kemudian muncul generalisasi terhadap anak-anak dengan kondisi serupa, maka Pasal 242 KUHP harus menjadi fokus penelaahan penyidik,” tegas Syamsul.
Soroti Pasal 242 KUHP
Syamsul merujuk Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan karakteristik tertentu, termasuk disabilitas mental dan disabilitas fisik.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Menurut Syamsul, pasal tersebut perlu dikaji karena perlindungan hukum yang diatur di dalamnya tidak semata-mata berkaitan dengan penghinaan terhadap individu, tetapi juga menyangkut dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk berdasarkan karakteristik yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang.
“Pertanyaan hukumnya jelas: apakah pembicaraan tersebut hanya menyerang seorang anak, atau kondisi disabilitas anak itu dijadikan dasar untuk merendahkan kelompok penyandang disabilitas? Ini bukan persoalan yang boleh dijawab melalui asumsi,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyidik perlu memeriksa keseluruhan percakapan, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, meminta keterangan mereka, serta menguji terpenuhi atau tidaknya unsur pidana berdasarkan bukti yang diperoleh.
Minta Rekaman Siaran Langsung Diamankan
Melalui pengaduan publik tersebut, Syamsul secara terbuka meminta Kapolri, Kapolda Sulawesi Selatan, serta jajaran penyidik yang berwenang menindaklanjuti informasi mengenai dugaan peristiwa tersebut.
Ia meminta aparat mengamankan rekaman lengkap siaran langsung Instagram, memverifikasi transkrip percakapan yang beredar, memeriksa konteks setiap pernyataan, serta mendalami peran masing-masing pihak yang hadir dan berpartisipasi dalam percakapan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan secara utuh diperlukan agar penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada potongan video atau kutipan yang beredar di media sosial.
Syamsul juga menyoroti aspek hukum terkait kedudukan pengadu. Ia menyebut Pasal 242 KUHP bukan merupakan tindak pidana yang disyaratkan sebagai delik aduan berdasarkan Pasal 440 KUHP.
Karena itu, ia berpandangan bahwa informasi mengenai dugaan tindak pidana tersebut dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum tanpa harus mengklaim sebagai pihak yang mewakili anak atau keluarganya.
“Saya bukan orang tua ataupun wali anak tersebut. Saya tidak mengambil alih hak hukum keluarga korban. Tetapi sebagai advokat, saya berkepentingan menyampaikan dugaan peristiwa yang patut diperiksa berdasarkan ketentuan hukum pidana,” tegasnya.
Ia menambahkan, aparat penegak hukum perlu menelaah dugaan penghinaan terhadap golongan penduduk secara tersendiri, tanpa mencampuradukkannya dengan persoalan kedudukan pengadu dalam perkara penghinaan individual.
Minta Martabat Anak Penyandang Disabilitas Dilindungi
Syamsul menegaskan, perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas tidak boleh berhenti pada slogan. Setiap anak memiliki martabat dan hak yang wajib dihormati, termasuk hak untuk tidak menjadi sasaran penghinaan dan stigma di ruang publik.
Menurutnya, kondisi fisik, keterbatasan komunikasi, maupun karakteristik disabilitas seseorang tidak semestinya dijadikan bahan ejekan, terlebih ketika pernyataan tersebut disampaikan dalam ruang digital yang dapat menjangkau khalayak luas.
“Jangan normalisasi penghinaan terhadap anak disabilitas. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat seseorang bebas merendahkan martabat kelompok yang dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Syamsul kembali meminta kepolisian segera memeriksa pihak-pihak yang terlibat dan mendalami kemungkinan penerapan Pasal 242 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Jika unsur pidananya terpenuhi, proses sesuai hukum. Negara tidak boleh abai terhadap perlindungan martabat anak,” tutup Syamsul Bahri Majjaga. (*)