Jumat, Mei 24, 2024

Ketua YLKI Tana Luwu : Gubernur Harus Keluarkan Kebijakan Penundaan Angsuran ASN

Terkait
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IDEAtimes.id, Palopo;- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tana Luwu meminta Gubernur Sulsel mengeluarkan Kebijakan penundaan Pembayaran Angsuran ASN pada Bank Sulselbar selama 6 bulan mulai Mei 2020.

Hal ini disampaikan oleh Ketua YLKI Tana Luwu Maksum Runi mengingat penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Kecil mempengaruhi kegiatan perekonomian negara.

“Dasar penerapan pembatasan sosial, baik skala besar maupun lokal, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian negara. Pemerintah pusat telah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020.”Ungkap Maksum saat dihubungi, Senin, 20/4/2020.

Dengan melihat adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan Pandemi covid-19, Kata Maksum, maka lahirlah perpu tersebut dengan pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

“Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.” Jelasnya.

“Maka sudah seharusnya Gubernur mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Perpu yang dikeluarkan Presiden.”Tutupnya.(*)

Terkini

Kembalikan Formulir di Demokrat, Danny Pomanto Berharap Diusung di Pilgub Sulsel

IDEAtimes.id, MAKASAR - Partai Demokrat kembali ingin mengulang sejarah meraih kemenangan bersama Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto...
Terkait

IDEAtimes.id, Palopo;- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tana Luwu meminta Gubernur Sulsel mengeluarkan Kebijakan penundaan Pembayaran Angsuran ASN pada Bank Sulselbar selama 6 bulan mulai Mei 2020.

Hal ini disampaikan oleh Ketua YLKI Tana Luwu Maksum Runi mengingat penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar dan Kecil mempengaruhi kegiatan perekonomian negara.

“Dasar penerapan pembatasan sosial, baik skala besar maupun lokal, sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian negara. Pemerintah pusat telah menerbitkan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020.”Ungkap Maksum saat dihubungi, Senin, 20/4/2020.

Dengan melihat adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan Pandemi covid-19, Kata Maksum, maka lahirlah perpu tersebut dengan pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

“Dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.” Jelasnya.

“Maka sudah seharusnya Gubernur mengeluarkan kebijakan sesuai dengan Perpu yang dikeluarkan Presiden.”Tutupnya.(*)

spot_img
Terkini

Kembalikan Formulir di Demokrat, Danny Pomanto Berharap Diusung di Pilgub Sulsel

IDEAtimes.id, MAKASAR - Partai Demokrat kembali ingin mengulang sejarah meraih kemenangan bersama Moh Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto...

Berita Lainnya

spot_img