IDEAtimes.id, Makassar;-
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mengikuti Video Conference yang diselenggarakan oleh Satgas Korwil VIII KPK RI, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 3 Juni 2020.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Korwil VIII KPK ini bertujuan membangun kolaborasi antara Pemerintah Daerah Se Sulsel.
Dalam kegiatan ini, Sekda Sulsel didampingi oleh Kepala OPD terkait. Antara lain Kepala Bapenda, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPBD, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Plt. Kepala BKAD, serta Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sulsel, dan Kepala Kanwil ARR/BPN Sulsel.
Dalam pemaparannya, Dian Patria selaku Ketua Satgas membahas tiga area intervensi yang menjadi Fokus Satgas Korwil VIII di Sulsel. Yaitu perizinan, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset.
Berdasarkan salah satu area intervensi yaitu Manajemen ASN, Pemprov Sulsel sudah mencapai angka 100 persen.
Namun, menurut Dian tetap harus dilakukan monitoring secara berkala, sehingga tidak ada celah untuk melakukan tindak korupsi pada area ini.
Pada kesempatan ini, Abdul Hayat melaporkan pencapaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dalam upaya melakukan penyelamatan dan manajemen aset daerah.
“Pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya kita akan selalu berkolaborasi dan bersinergi. Terutama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil BPN, dan ini semua juga tidak lepas dari bantuan KPK,” ujarnya.
Sebagai laporan, terkait dengan area intervensi manajemen aset, dari 790 bidang tanah saat ini yang difokuskan adalah 715 bidang tanah. Karena 75 sisanya adalah bidang tanah yang merupakan ruas jalan nasional.
“Saat ini, dari 715 bidang tanah, yang sudah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 409 bidang tanah, sisa 306 sertifikat yang belum dan masi kami upayakan,” jelasnya.
Diharapkan, target tahun 2020 dapat menerbitkan 30 sertifikat, akan segera tercapai. Karena sampai saat ini telah diterbitkan 12 sertifikat dari 30 bidang tanah yang ditargetkan.
“Kita inginkan nanti dapat bekerjasama lagi dengan baik dengan BPN. Kita optimistis dalam waktu dekat kita akan tingkatkan akselerasinya, tentu dengan bekerjasama dengan BPN dan Kejaksaan Tinggi,” bebernya.
Abdul Hayat juga memberikan tanggapannya terkait optimalisasi pajak, bahwa juga harus ada host to host antara Bapenda Provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Untuk melakukan upaya optimalisasi pajak, disarankan host to host tidak hanya antara Bapenda Provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi saja, namun baiknya ada sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung antara Bapenda Provinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang ada di Kabupaten/Kota. Sehingga, tidak ada pemberian perizinan jika pajak yang tercatat di Bapenda Provinsi belum terselesaikan,” terangnya. (*)
