Rabu, Mei 29, 2024

PBHI Sulsel Bentuk Timsus Perlawanan Hukum Perkara Bupati Bulukumba vs Akbar Idris

Terkait
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Akbar Idris, divonis penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, atas perkara pencemaran nama baik Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.

Putusan yang sempat membuat sejumlah kader HMI bergejolak dengan melakukan unjuk rasa itu, juga menjadi perhatian serius Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Wilayah Sulsel.

“Ini perkara serius yang sangat berkaitan tentang kebebesan demokrasi,” kata Ketua PBHI Sulsel, Andi Cibu kepada wartawan, Selasa (30/4).

Andi Cibu mengatakan, salah satu pihak Akbar Idris telah melakukan komunikasi atau berkoordinasi dengan PBHI Sulsel untuk melakukan upaya hukum atas putusan majelis hakim PN Bulukumba.

“Sudah ada koordinasi terkait perkara tersebut agar PBHI Sulsel mendampingi beliau ke tahap banding,” sebutnya.

PBHI Sulsel Bentuk Tim Khusus

PBHI Sulsel mengaku akan membentuk Tim Khusus dalam perkara tersebut. Tim ini nantinya menyusun strategi pendampingan hingga pembuatan memori banding.

“Kami sedang membicarakan secara internal dan akan mengadakan gelar perkara hingga konsolidasi penanganan perkara Akbar Idris,” katanya.

Menurutnya, perkara dengan melibatkan penjabat publik di Bulukumba itu sebagai ancaman serius bagi kebebasan berpendapat.

“Kami sangat tertarik dengan perkara seperti ini. Sebab, ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan berpendapat, apalagi PBHI Sulsel sementara aktif mengadvokasi perkara-perkara yang bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia,” tutupnya. (*)

Terkini

Ini Solusi Rusdin Abdullah untuk Pelaku UMKM di Makassar

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar, Rusdin Abdullah melakukan silaturahmi dengan Warga Tallo melalui Program Rudal mendengar. Pengusaha...
Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Akbar Idris, divonis penjara 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, atas perkara pencemaran nama baik Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf.

Putusan yang sempat membuat sejumlah kader HMI bergejolak dengan melakukan unjuk rasa itu, juga menjadi perhatian serius Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI Wilayah Sulsel.

“Ini perkara serius yang sangat berkaitan tentang kebebesan demokrasi,” kata Ketua PBHI Sulsel, Andi Cibu kepada wartawan, Selasa (30/4).

Andi Cibu mengatakan, salah satu pihak Akbar Idris telah melakukan komunikasi atau berkoordinasi dengan PBHI Sulsel untuk melakukan upaya hukum atas putusan majelis hakim PN Bulukumba.

“Sudah ada koordinasi terkait perkara tersebut agar PBHI Sulsel mendampingi beliau ke tahap banding,” sebutnya.

PBHI Sulsel Bentuk Tim Khusus

PBHI Sulsel mengaku akan membentuk Tim Khusus dalam perkara tersebut. Tim ini nantinya menyusun strategi pendampingan hingga pembuatan memori banding.

“Kami sedang membicarakan secara internal dan akan mengadakan gelar perkara hingga konsolidasi penanganan perkara Akbar Idris,” katanya.

Menurutnya, perkara dengan melibatkan penjabat publik di Bulukumba itu sebagai ancaman serius bagi kebebasan berpendapat.

“Kami sangat tertarik dengan perkara seperti ini. Sebab, ini menjadi ancaman serius bagi kebebasan berpendapat, apalagi PBHI Sulsel sementara aktif mengadvokasi perkara-perkara yang bersentuhan dengan Hak Asasi Manusia,” tutupnya. (*)

spot_img
Terkini

Ini Solusi Rusdin Abdullah untuk Pelaku UMKM di Makassar

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Bakal calon Wali Kota Makassar, Rusdin Abdullah melakukan silaturahmi dengan Warga Tallo melalui Program Rudal mendengar. Pengusaha...

Berita Lainnya

spot_img