IDEAtimes.id, MAKASSAR – Sebanyak 177 pendaftar berebut kursi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah kota Makassar.
177 pendaftar ini dinyatakan lolos berkas dan telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK).
Diantara 177 orang itu, puluhan dari mereka merupakan bagian dari tim pemenangan Appi-Aliyah saat Pilkada 2024 lalu.
Bahkan empat pelaksana tugas Direksi saat ini juga telah ikut mendaftar untuk berebut kursi.
Bagaimana Tanggapan Pengamat Politik ?
Pengamat Politik Asratillah mengatakan, BUMD merupakan salah satu sumber yang bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD.
“Artinya semakin profesional pemkot dalam menegelola BUMD maka semakin besar pula potensi deviden yang bisa dikontribusikan BUMD kepada kas daerah.” ungkap Direktur Profetik Institut itu, Kamis, (04/9).
Namun dia menilai, hal tersebut tentu tergantung dari kompetensi, figur-figur yang nantinya lolos seleksi sebagai direksi maupun dewan pengawas.
“Semakin fair dan kompetitif proses seleksi, maka semakin besar peluang menghasilkan jajaran direksi dan dewas BUMD. Untuk mewujudkan ini, maka salah satu hal yang mesti dilakukan oleh Walikota Makassar adalah memastikan melalui timsel yang telah ditunjuk agar mengedepankan prinsip objektivitas dalam melakukan penilaian kepada para calon direksi dan dewas.” jelasnya.
Dia tak menampik, jika seleksi ini menarik banyak eks tim sukses untuk mendaftar sebagai calon direksi atau dewas.
Akan tetapi, bagi dia, hal itu lumrah selama memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kompetensi.
“Sekarang faktanya, cukup banyak eks timses yang mendaftar sebagai calon direksi dan dewas. Menurut saya hal itu tidak jadi soal, karena selama mereka memenuhi persyatan administratif dan merasa punya kompetensi di BUMD terkait maka mereka juga punya hak untuk mendaftar.” tegasnya.
Bisa merepotkan Wali Kota secara Politik
Asra melanjutkan, banyaknya eks timses yang mendaftar bisa merepotkan Wali Kota secara politik.
“Tentu hal tersebut, akan sedikit merepotkan pak wali secara politik. Kemungkinan ada beberapa oknum yang mencoba by pass melakukan komunikasi meminta restu langsung kepada pak wali. Tapi saya masih menaruh kepercayaan, bahwa pak wali cukup bisa berjarak dengan oknum-oknum tersebut, mengingat latar belakang beliau yang cukup lama di corporate.” bebernya.
Meski demikian, transparansi dan objektivitas serta profesionalisme ujar Asra tetap dinanti masyarakat luas dalam proses seleksi ini.
“Tapi,publik terutama teman-teman organisasi masyarakat sipil dan awak media juga mesti turut serta mengawasi. Karena bagaimanapun yang dikelola oleh BUMD adalah dana publik, dan bekerja dalam rangka kepentingan publik warga Kota Makassar.” tuturnya.
“Sehingga sudah wajarlah jika publik terus mengawasi, memberikan kritik konstruktif serta masukan, agar pengelolaan BUMD di Makassar bisa lebih baik ke depannya.” tandas dia. (*)
