Kamis, November 19, 2026

Anggota Desak Musdalub GAPENSI Sulsel : Tidak Ada Perhatian ke BPC

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Kondisi internal organisasi Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari salah seorang anggotanya, Muhammad Ridwan.

Ridwan mendesak agar seluruh Badan Pimpinan Cabang (BPC) GAPENSI se-Sulawesi Selatan segera melakukan konsolidasi untuk membahas kemungkinan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).

Desakan tersebut muncul menyusul sejumlah persoalan organisasi yang dinilai belum terselesaikan secara optimal, meskipun kepengurusan GAPENSI Sulsel periode 2022–2027 telah memasuki penghujung masa jabatan.

Sebagai anggota GAPENSI Makassar, Muhammad Ridwan mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi organisasi, terutama menyangkut pelayanan administrasi kepada anggota.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah lambatnya penanganan administrasi, khususnya penerbitan dan pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) serta Kartu Tanda Anggota (KTA).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan keberlangsungan usaha para anggota GAPENSI.

“Anggota membutuhkan kepastian pelayanan. Pengurusan SBU dan KTA merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas usaha jasa konstruksi. Jangan sampai anggota justru mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan dari organisasinya sendiri,” tegas Ridwan, Selasa, (10/11).

Selain persoalan administrasi, Ridwan juga menyoroti lemahnya pembinaan terhadap BPC, minimnya advokasi bagi anggota, serta kurangnya komunikasi strategis organisasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia menilai, GAPENSI Sulsel seharusnya mampu menjadi wadah perjuangan dan penguatan pelaku usaha jasa konstruksi, sekaligus membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.

Atas berbagai persoalan tersebut, Ridwan mengajak seluruh BPC GAPENSI se-Sulawesi Selatan untuk mengambil langkah organisasi melalui konsolidasi dan rapat internal.

Ia juga mendorong agar rekomendasi pelaksanaan MUSDALUB dibahas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 30 Anggaran Rumah Tangga (ART) GAPENSI.

Menurut Ridwan, langkah tersebut penting agar evaluasi organisasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ini murni perjuangan anggota yang menginginkan hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, kepastian, dan organisasi yang benar-benar bekerja untuk anggotanya,” ujarnya.

Ridwan menegaskan, organisasi sebesar GAPENSI harus mampu membuktikan keberadaannya melalui kerja nyata, bukan sekadar menjalankan roda kepengurusan secara administratif.

Baginya, organisasi harus menjadi rumah bersama bagi seluruh anggota, tempat menyampaikan aspirasi, mendapatkan pendampingan, serta memperjuangkan kepentingan pelaku usaha konstruksi.

“GAPENSI harus hadir untuk anggota, bukan sekadar menjadi organisasi yang memiliki kepengurusan. Organisasi ini harus hidup, bekerja, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya,” tutupnya. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...
Terkait
Terkini

Anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali Ingatkan Bappelitbangda Beri Perhatian Terhadap Hasil Reses

IDEAtimes.id, MAKASSAR - Anggota Komisi D DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Rusli Sunali, mengingatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan...

Berita Lainnya