IDEAtimes.id, ENREKANG – Sejumlah pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Enrekang mendesak Badan Pimpinan Daerah (BPD) GAPENSI Sulawesi Selatan segera mengambil langkah organisatoris dengan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Desakan tersebut mencuat menyusul keresahan terhadap kondisi dan dinamika kepengurusan GAPENSI di tingkat provinsi yang dinilai berdampak terhadap keberlangsungan organisasi hingga ke tingkat kabupaten.
Para pemegang KTA menilai, persoalan internal di tingkat provinsi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, BPD memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, membina, serta memperkuat eksistensi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Salah satu pimpinan pemegang KTA GAPENSI Sulsel, Om Eno, menyampaikan bahwa anggota di daerah membutuhkan kepastian dan keseriusan dalam pengelolaan organisasi.
“Kami sebagai pemegang KTA di daerah tentu mengharapkan organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai persoalan di tingkat provinsi justru berdampak pada BPC di kabupaten yang selama ini menjadi ujung tombak organisasi,” ungkap Eno.
Menurutnya, kepemimpinan dan konsolidasi organisasi yang tidak berjalan optimal berpotensi menimbulkan dampak langsung terhadap anggota di daerah. Mulai dari lemahnya koordinasi, kurangnya pembinaan anggota, hingga ketidakjelasan arah perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan kontraktor lokal.
Kabupaten Enrekang menjadi salah satu daerah yang menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, GAPENSI di tingkat kabupaten diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi pelaku jasa konstruksi lokal untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta memperoleh ruang yang proporsional dalam pembangunan daerah.
GAPENSI Jangan Kehilangan Peran dan Kepercayaan Anggota
Bagi para pemegang KTA, GAPENSI bukan sekadar organisasi yang menerbitkan kartu keanggotaan. Lebih dari itu, GAPENSI merupakan rumah besar bagi para pelaku jasa konstruksi untuk membangun solidaritas, memperjuangkan kepentingan anggota, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
Karena itu, Eno meminta BPD GAPENSI Sulsel tidak mengabaikan aspirasi anggota di daerah. Menurutnya, Musdalub merupakan salah satu ruang konstitusional yang dapat ditempuh untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan internal.
“Jangan sampai GAPENSI hanya terlihat secara struktural, tetapi kehilangan peran dan manfaat bagi anggotanya. Kami ingin organisasi ini kembali aktif, solid, dan benar-benar hadir sampai ke tingkat kabupaten,” tegasnya.
Para pemegang KTA juga berharap dinamika organisasi di tingkat provinsi tidak sampai mengorbankan kepentingan BPC maupun anggota di daerah.
Mereka mengingatkan bahwa kekuatan GAPENSI sesungguhnya tidak hanya terletak pada kepengurusan di tingkat provinsi, tetapi juga pada soliditas, loyalitas, dan kepercayaan anggota di seluruh kabupaten/kota.
Kini, para pemegang KTA GAPENSI Enrekang menunggu langkah konkret BPD GAPENSI Sulsel untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi organisasi.
Mereka mendesak agar Musdalub segera diagendakan sebagai jalan penyelesaian atas berbagai persoalan organisasi dan kepemimpinan.
Aspirasi tersebut diharapkan menjadi momentum pembenahan internal agar GAPENSI kembali menjadi organisasi yang solid, memiliki kepastian kepemimpinan, serta mampu menjalankan peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan kontraktor lokal dan mendukung pembangunan daerah. (*)