Selasa, Juli 21, 2026

Bang Doli Sebut KAHMI Aset Pemerintah

Terkait

IDEAtimes.id, MAKASSAR – Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung melantik pengurus MW KAHMI Sulawesi Selatan Periode 2022-2027 di Hotel Four Point By Sheraton Makassar, Sabtu (21/05/2022) pagi tadi.

Bang Doli– sapaan akrab Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa KAHMI merupakan aset pemerintah. Untuk itu, dia meminta pemerintah menjadikan KAHMI sebagai mitra strategis untuk mempercepat pembangunan, khususnya di Sulsel.

“Saya kira tidak ada masalah komunikasi antara pemerintah dan KAHMI. Kalau ada, berarti kita tidak punya niat membangun Sulsel. Hambatan komunikasi ini hanya akan merugikan KAHMI, pemerintah daerah, dan masyarakat,” terangnya.

Ahmad Doli mengatakan bahwa tugas KAHMI adalah mendukung pemerintah baik secara individu maupun institusi. “Kita memiliki peran dalam proses sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan yang ada,” ujarnya.

Ahmad Doli mengatakan bahwa KAHMI yang merupakan kelompok masyarakat intelektual harus berperan di segala bidang maupun lingkungan di masyarakat. “Kita punya tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang baik,” katanya.

Pelantikan sekaligus Halal Bihalal pengurus Majelis Wilayah KAHMI Sulsel ini dihadiri lengkap tujuh presidium, yakni; Muhammad Natsir, S.Sos., Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd., H. Muhammad Fauzi, SE., Fadriaty AS., ST., Dr. Aminuddin Syam, SKM., M.Kes., H. Ni’matullah RB., SE. Ak., dan Bahtiar Manadjeng, SP.

Serta Sekretaris Umum KAHMI Sulsel Hidayah Muallim dan ratusan pengurus. (*)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...
Terkait
Terkini

Pengalaman Antar Hasrul Hasan Kembali Terpilih Jadi Komisioner KPI RI 2026-2029

IDEAtimes.id, ​JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui dan mengesahkan sembilan nama komisioner Komisi...

Berita Lainnya